Sukses

PKB: Harus Ada Reshuffle agar Indonesia Tidak Makin Suram

Jika ada reshuffle menteri di kabinet bidang ekonomi, penggantinya harus memiliki pengalaman mengenai ekonomi dunia.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, reshuffle atau perombakan kabinet adalah pilihan tepat bagi Presiden Jokowi‎. Sebab, langkah tersebut bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

"Enggak ada pilihan (harus reshuffle menteri), kalau tidak Indonesia semakin suram," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Anggota Komisi IV DPR itu mengatakan, posisi menteri non-parpol harus digantikan oleh kader partai politik. Lantaran menteri yang berasal dari partai politik memiliki daya tawar dukungan politik yang nyata.

"Kalau memperbaiki ya harus (dari parpol). Bedanya dari parpol punya jaringan di parlemen dan akar rumput yang tidak dimiliki nonpartai," ujar dia.

Selain itu, Daniel mengatakan, melemahnya ekonomi saat ini akibat stabilitas politik yang buruk. Karena itu,  penting bagi Jokowi mempertimbangkan menambah menteri dari kader parpol.

"Ini bakal membantu presiden untuk stabilitas politik. Selama ini gonjang-ganjing karena stabilitas politik tidak jelas sehingga untuk meningkatkan perekonomian tingkat kesejahteraan butuh fondasi stabilitas politik," tandas Daniel.

Harus Berpengalaman

Politisi PDIP, Pramono Anung, menyatakan, jika nanti ada reshuffle menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi dari bidang ekonomi, penggantinya harus memiliki pengalaman mengenai pelambatan ekonomi dunia.

Pramono menjelaskan, meski perekonomian Indonesia sedang tumbuh, namun tetap terpengaruh oleh ekonomi global yang sedang melambat.

"Jika tidak diantispasi secara baik, maka harus pilih orang-orang yang punya pengalaman mengenai keadaan krisis ekonomi apakah itu krisis 1998-2008 agar dapat tumbuh kembali," kata Pramono.

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, laju perekonomian Indonesia semester pertama 2015 tumbuh 4,71 %. Sedangkan untuk semester kedua ini, Pramono menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan tumbuh 5,2 - 5,3 % untuk pembangunan nasional.

"Untuk mendorong perekonomian akan mendorong pembangunan infrastrukur dan maksimalkan penyerapan anggaran," tandas Pramono Anung. (Mvi/Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini