Sukses

Indonesia Aman dari Terpaan Krisis Yunani?

Indonesia pernah mengalami keruntuhan ekonomi seperti yang dialami Yunani. Bagaimana kondisi Tanah Air sekarang?

Liputan6.com, Jakarta - Hasil final dari referendum yang dirilis Kementerian Dalam Negeri Yunani menunjukkan 61,3 persen rakyatnya memilih 'Tidak' atau menolak seluruh tawaran dari para kreditor yang berencana untuk memberi dana talangan ke Yunani namun dengan beberapa syarat dan 38,7 persen rakyat memilih 'Ya'.

Sesaat setelah pengumuman tersebut, nilai tukar euro tercatat jatuh sekitar 1,4 persen terhadap dolar AS. Tak hanya itu, pasar saham Eropa juga menunjukkan penurunan cukup signifikan akibat hasil referendum rakyat Yunani.

"Ini akan berakibat dua hal, hasil referendum akan melegitimasi sikap pemerintah Yunani terhadap Eropa dan Eropa akan membantu atau membiarkan Yunani tetap bangkrut," kata analis ANZ Bank dalam laporannya seperti mengutip laman NBC News, Senin (6/7/2015).

Sementara untuk nilai tukar lain, keputusan rakyat Yunani memicu para pelaku pasar tergesa-gesa membeli yen. Sejauh ini yen menjadi mata uang yang paling diuntungkan dengan euro melemah 1,6 persen terhadap yen. Sedangkan dolar Australia dan Selandia Baru justru mengalami penurunan akibat pelemahan euro.

 Lalu bagaimana dengan rupiah? Nilai tukar rupiah sendiri hanya melemah tipis. Berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, pada perdagangan Senin, 6 Juli 2015 atau setelah keputusan referendum Yunani, rupiah diperdagangkan di level 13.353 per dolar AS, melemah 37 basis poin dibandingkan perdagangan pada akhir pekan lalu yang ada di level 13.316 per dolar AS.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menegaskan, kegagalan Yunani membayar utangnya kepada IMF pada 30 Juni 2015 tidak akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. "Imbasnya hanya terjadi gejolak di pasar uang, saham dan Surat Utang Negara (SUN)," ucap dia.

Bambang mengatakan, ada risiko bagi Yunani jika keluar dari Uni Eropa. Salah satunya adalah kesulitan memperoleh sumber pembiayaan karena pengalaman gagal bayar utang.


Krisis Yunani belum selesai pascareferendum (Reuters)

"Mereka (Yunani) masih punya utang. Kalau keluar, mereka tidak perlu cetak mata uang baru dan mereka akan kesulitan mendapat sumber pembiayaan karena tidak ada lagi yang mau memberikan pinjaman. Mereka tidak mau bayar ke IMF, Bank Sentral Eropa (ECB), jadi agak sulit, dilema, keduanya tidak enak buat mereka," tegas dia.

Sementara jika Yunani tetap bertahan di zona Euro pun diakui Bambang, bukan tanpa konsekuensi. Artinya Yunani harus mengikuti segala ketentuan IMF dan ECB yang masih berhak atas utang-utang negara maju itu.  

"Kalau tetap stay, mereka (Yunani) harus mengikuti austerity measure (langkah menekan pengeluaran) dari IMF dan ECB. Tidak enak ada pemotongan biaya sosial, gaji dan sebagainya," cetus dia.

Apa yang diungkapkan oleh Bambang tersebut terbukti. Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus bertahan di zona merah pada perdagangan. Pada penutupan perdagangan saham, Senin (6/7/2015), IHSG turun 66,16 poin (1,33 persen) ke level 4.916,74. Indeks saham LQ45 tergelincir 1,64 persen ke level 843,01. Seluruh indeks saham acuan kompak melemah.

Analis PT First Asia Capital David Sutyanto mengatakan, pemilih Yunani menolak tawaran kreditor dalam referendum pada 5 Juli 2015 telah menekan IHSG. Dengan penolakan masyarakat  Yunani itu ditakutkan membuat mata uang Euro melemah.

"Dampak Yunani ada kekhawatiran membuat dolar menguat sementara itu ekonomi global melambat," kata David saat dihubungi Liputan6.com.

Tetap Perlu Waspada

Meskipun tak terlalu berdampak, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa RI tetap harus waspada.  "Stabilitas ekonomi makro akan terkena, karena begitu ada keputusan atau kondisi risiko meningkat, langsung ada periode risk off and flight to quality,” tuturnya.

“Seandainya risk off seperti sekarang flight to quality lebih banyak ke Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Negara berkembang dan Indonesia perlu waspada," tambah Agus.

Akibat gagal bayar dan penolakan referendum di Yunani, kata Agus, akan terjadi tekanan terhadap pasar keuangan dan pasar modal Indonesia. Sehingga penting bagi pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

Yunani memilih 'Tidak' dalam referendum (Reuters)



"Indonesia mengutamakan menjaga stabilitas ekonomi makro. Kita lakukan upaya stabilitas rupiah dan selalu memberikan komunikasi adanya perkembangan di Yunani yang sudah diantisipasi," terangnya.

Agus mengakui, selama tiga bulan terakhir ini, BI lebih mewaspadai normalisasi kebijakan The Fed dan gejolak Yunani. Namun dia bilang, Indonesia sudah mengantisipasi dampak yang bakal ditimbulkan dari kondisi tersebut. "Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan, kita pasti bisa melewatinya dengan baik," tutur dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Indonesia Sempat Seperti Yunani

Indonesia Sempat Seperti Yunani

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia pernah mengalami keruntuhan ekonomi seperti yang dialami Yunani. Adapun keruntuhan perekonomian Yunani dikatakan akibat pengambilan keputusan kebijakan ekonomi yang sembarangan.

"Yunani itu seenaknya saja bikin defisit budget sebesar 8 persen. Kemudian mereka menutupnya pakai utang luar negeri. Maka ujung-ujungnya, debt to GDP rasionya 50 persen hingga 70 persen," kata Bambang.

Ia melanjutkan, kemudahan negara Eropa dalam mendapatkan utang menjadi bumerang bagi Yunani. Pasalnya, utang tersebut tak dimanfaatkan dengan baik. Sementara pungutan pajak yang dilakukan pemerintah Yunani tidak berjalan baik, sehingga menyebabkan negara ini tak bisa membayar utang.

"Mereka juga tidak serius mengumpulkan pajak. Karena itu mereka tidak terbiasa mengumpulkan pajak. Ketika surat utang tidak prospektif dan rating turun. Akhirnya tidak biasa, bagaimana mengumpulkan uang. Tidak ada penerimaan dan SUN jatuh,” papar dia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (Liputan6.com/Endang)

Menurut Bambang, Indonesia sempat mengalami hal yang sama saat 1998. Kestabilan fiskal adalah kunci agar terhindar dari kondisi tersebut dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tak menjamin kestabilan ekonomi sebuah negara.

"Jadi pelajaran simpel fiskal sosiabilitas paling penting. Dulu pertumbuhan hebat, tapi apa gunanya. Ini sama dengan pelajarannya Indonesia 1998. Pada 1990-1997 pertumbuhan 7 persen, terbaik di sejarah kita. Namun pada 1998 pertumbuhan minus 14 persen. Stabilitas tidak ada. Fiscal sustainability paling tepat jaga stabilitas ekonomi," tutur dia.

Saat ini Indonesia situasi Indonesia berbeda jauh dengan Yunani. Posisi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibanding dengan Yunani. Jika dilihat dari sisi GDP, Indonesia memilik GDP di angka US4 868 miliar sementara Yunani hanya di angka US$ 242 miliar. Indonesia berada di posisi 17 negara dengan GDP terbesar di dunia sedangkan Yunani ada di nomor 45.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia jauh lebih baik dibanding dengan Yunani. Meskipun pada kuartal I 2015 kemarin mengalami perlambatan jika dibanding dengan kuartal I 2014. namun setidaknya angkanya masih mendekati 5 persen. tercatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2015 kemarin di angka 4,71 persen sedangkan Yunani ada di level 0,2 persen atau hampir tidak mengalami pertumbuhan. IMF pun memperkirakan bahwa Yunani tidak akan mengalami pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan pasca-gagal bayar.

 Dari sisi utang, Indonesia juga jauh lebih baik dibanding dengan Yunani. Saat ini rasio utang Indonesia dibanding dengan GDP hanya sekitar 25 persen. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Yunani yang angkanya mencapai 177 persen.

Selain itu, angka pengangguran di Indonesia juga masih cukup baik meskipun besar. Di Indonesia, angka penganggurannya hanya 5,81 persen atau dengan kata lain hanya ada 1 yang tidak memiliki pekerjaan diantara 20 orang lainnya.

Rasio tersebut sangat jauh jika dibanding dengan Yunani yang rasionya mencapai 25,4 persen dimana diantara 4 orang terdapat 1 orang yang tidak memiliki pekerjaan. (Gdn/Ein)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini