Soal Kabinet, Jokowi Diminta Pilih Menteri yang Loyal

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja Jokowi-JK terus mengemuka. Terutama, setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kecewa dengan lamanya proses bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

‎Terlebih, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap adanya menteri Kabinet Kerja yang tidak loyal terhadap Presiden Jokowi.

‎Pengamat politik dari Cyrus Network menilai, evaluasi kabinet adalah suatu keharusan. Jika nanti dalam evaluasi tersebut berujung pada reshuffle, hal ini lantaran menteri yang bersangkutan memang tidak bisa mewujudkan program yang diamanatkan Jokowi.

"Evaluasi kabinet keharusan, apakah berjalan baik atau tidak baik. Kalau evaluasinya berujung reshuffle itu hak Presiden, tapi bukan karena tekanan atau intervensi," kata Hasan Nasbi kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin 29 Juni 2015 malam.

Hasan menuturkan, jika Jokowi me-reshuffle beberapa menterinya nanti, hal tersebut juga harus didasari kebutuhan bangsa dan atas kemandiriannya tanpa dapat 'bisi‎kan' dari pihak mana pun.

"Jelas kalau me-reshuffle itu harus kebutuhan masyarakat, bukan karena tekanan. Kalau berdasarkan kebutuhan masyarakat akan ada harapan lebih baik. Kalau memang Jokowi merasa ada menterinya harus diganti ya silakan diganti, bukan karena desakan," tutur dia.

Selain itu, Hasan berujar, dalam menilai kabinetnya, Jokowi harus melihat loyalitas para menterinya, di samping juga melihat kinerja mereka. Hal tersebut, lanjut Hasan, penting agar para menteri bekerja sesuai instruksi ‎Presiden.

‎"Yang pertama soal loyalitas, bukan kinerjanya. Kalau tidak loyal harus segera ganti walaupun bagus. Nanti bisa jadi duri dalam daging. Kalau dia punya bos lain ya harus diganti. Yang kedua itu kinerja, kalau tidak meningkat harus ganti," papar Hasan.

Sikap tegas ini harus diambil Jokowi lantaran dia adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas nasib bangsa Indonesia ke depan. "Jokowi bertanggung jawab menyelamatkan Indonesia. Kalau menterinya tidak bisa memperbaiki sektor yang diamanatkan, apa yang harus diperbaiki, jadi pilihannya di Jokowi sendiri," tandas Hasan Nasbi.

Sementara itu, pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai, Jokowi pastinya sudah mempertimbangkan apakah akan me-reshuffle menterinya agar semakin solid dan mendapat dukungan publik di saat para menterinya itu tengah disorot publik.

"Karena itu harus bisa menunjukkan kemandiriannya dalam memilih menteri nanti kalau me-reshuffle, agar tidak muncul presiden ini disetir. Jadi Presiden harus menunjukkan punya hak prerogatif," kata Nico kepada Liputan6.com.

Nico menambahkan, jika nanti akhirnya Jokowi memilih nama-nama untuk menggantikan menteri sebelumnya dan kemudian dikomunikasikan kepada partai pendukung, hal ini dinilai sebagai etika politik yang baik. (Sun/Ado)