Sukses

Isu Reshuffle Kabinet Kembali Mencuat, Ini Tanggapan PDIP

Sebelumnya, isu reshuffle kabinet dikaitkan dengan PDIP yang notabene Jokowi adalah kadernya.

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja Jokowi-JK kembali mencuat. Terutama, setelah Presiden Jokowi kecewa dengan lamanya proses bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sejak terakhir Jokowi berkunjung ke Tanjung Priok pada akhir 2014 hingga 17 Juni lalu, ternyata belum ada perubahan. Dwelling time masih memakan waktu 5 hari.

Mengungkapkan kekecewaannya, Jokowi langsung mengancam para pejabat yang terkait dengan urusan kepelabuhanan. Jika tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dekat akan dicopot jabatannya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo.

Tak pelak, isu tersebut langsung dikaitkan dengan PDIP yang notabene Jokowi adalah kadernya. Terutama, apakah bakal ada tambahan jatah menteri terkait isu tersebut.

Namun, politisi senior PDIP Pramono Anung enggan menanggapi isu reshuffle kabinet dan tambahan jatah menteri dari partainya.

"Kalau saya mengatakan, sikapnya ditentukan oleh Ketua Umum dan Sekjen," ucap Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Saat ditanya apakah PDIP layak mengajukan penambahan menteri, Pramono pun tak menjawab dengan pasti. Namun dia mengaku, partainya tidak pernah mendebatkan jumlah Menteri PDIP di Kabinet pemerintahan Jokowi.

"PDIP kan pengusung utama, mengenai jumlah menteri sebetulnya itu tidak pernah diperdebatkan. Melihat perjalanan yang ada, yang dilakukan adalah komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah," ujar dia.

Ia pun kembali menegaskan, kewenangan mengajukan nama menteri atau tambahan menteri semua berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

"Kewenangan itu (penambahan jumlah menteri) di Ketua Umum, menunjuk menugaskan ke dalam dudukan apa pun," tandas Pramono Anung.

Adapun kader PDIP yang menjadi menteri dalam Kabinet Kerja saat ini adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. (Ans/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini