Bambang Widjojanto: Capim dari TNI-Polri Harus Bebas Kepentingan

Liputan6.com, Jakarta - 'Perebutan' kursi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanas, meski sempat diprediksi kurang menggigit. Bahkan, dari ratusan capim KPK yang mendaftar, ada beberapa nama yang berasal dari Polri dan TNI.

Pimpinan nonaktif KPK Bambang Widjojanto menyarankan Pansel KPK bisa lebih selektif dalam memilih calon dari kedua institusi tersebut. Menurut Bambang, ini bukan untuk membatasi seseorang mencalonkan diri menjadi calon pimpinan KPK.

Menurut dia, ada baiknya calon dari Polri maupun TNI harus jeda dulu sebelum menjabat posisi pimpinan komisi antirasuah itu. Hal ini untuk menghindari conflict of interest dalam tubuh KPK.

“Sebenarnya siapa pun bisa menjadi calon pimpinan KPK asal memiliki syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan Pansel KPK. Tapi, dalam perkembangannya, agar isu conflct of interest ini tidak terjadi, pejabat dalam posisi tertentu (Polri dan TNI), harus ada jeda dulu. Karena itu peran Pansel jadi sangat penting,” ujar Bambang saat dimintai pendapatnya di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Bambang juga menjelaskan pengetahuan capim KPK dari kedua lembaga itu soal korupsi harus benar-benar diuji. Ini merupakan syarat yang tidak bisa ditinggalkan.

Namun, dia enggan berkomentar soal adanya kemungkinan KPK menjadi lebih baik ketika ada unsur dari Polri dan TNI masuk dalam tubuh KPK.

“Dilihat dulu, kan ada syarat pengetahuannya. Syarat-syarat itu menjadi make sure atau tidak. Kalau cocok dan bisa punya pemahaman menghadapi praktik korupsi ke depannya, silakan saja. Kita lihat saja bagaimana nanti,” tutur Bambang.

Ada 3 nama anggota Polri yang direkomendasikan ke Pansel KPK, yakni Kapolda Papua Irjen Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma (Pati SSDM Polri yang ditugaskan di Kemenkopolhukam Bidang Koordinasi Keamanan Nasional) dan mantan Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Purn Benny Mamoto.

Ada pula capim dari TNI. Panglima TNI Jenderal Moeldoko terang-terangan merekomendasikan Mayor Jenderal (Purn) Hendardji Soepandji sebagai capim KPK. Meski begitu, Hendardji belum memasukkan berkasnya ke Pansel KPK. (Bob/Ans)