Menteri Lukman: Ramadan Bisa Jadi Momen Islah PPP

Menag dan Ormas Islam Sikapi Bahaya ISIS — Di kantor Kementerian Agama RI di Jakarta, (9/8/2014), Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, ISIS tidak ada hubungannya dengan pengalihan isu. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Memasuki bulan Ramadan, selain digunakan untuk meningkatkan ibadah, beberapa partai yang mengalami kisruh seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga memanfaatkan sebagai momen untuk kembali islah atau bersatu.

Menteri Agama yang juga merupakan kader PPP dari hasil Muktamar Surabaya, Lukman Hakim juga sepakat dengan hal itu.

"Islah itu terus diupayakan. Segala cara ditempuh baik dari pendekatan hukum sampai informal. Mudah-mudahan dan kita berharap Ramadan ini ada nilai manfaatnya," ujar Lukman di Gedung Serba Guna Rumah Jabatan Anggota DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).

Menurut Lukman, hubungan personal dengan para kader PPP di kubu Djan Faridz tidak ada masalah hingga saat ini. Yang membedakan menurut dia, adalah sikap politiknya.

"Hubungan pertemanan kita baik-baik saja. Ini kan perbedaan jalan politik. Ini yang perlu kita upayakan sama. Tapi hubungan kemanusiaan, pertemanan enggak ada masalah," tutur Lukman.

Saat ditanya apakah akan berbuka bersama dengan kubu Djan Faridz, Menteri Lukman mengatakan itu usulan yang bagus.

"Mungkin (buka bersama dua kubu). Itu ide yang bagus," pungkas Lukman.

>> Tunggu Djan Faridz >>

2 dari 2 halaman

Tunggu Djan Faridz

Tunggu Djan Faridz

PPP masih mengalami dualisme kepengurusan yang menyebabkan partai berlambang Kabah itu sulit untuk ikut Pilkada serentak tahun 2015.

Mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), PPP yang terpecah menjadi dua kubu, baik kubu Romahurmuziy maupun kubu Djan Faridz harus islah atau harus menunggu putusan hukum yang bersifat inkracht, jika mengajukan proses dualisme mereka ke meja hijau.

Romahurmuziy atau Romi pun mengklaim sudah menyampaikan berkali-kali kepada Djan Faridz untuk tidak melanjutkan pertikaian mereka.

"Kita sudah menyampaikan berkali-kali kepada Pak Djan, untuk apalagi meneruskan dan memperpanjang perbedaan. Karena semua rangkap kerja partai sampai tingkat DPW dan DPD untuk penjaringan ini, yaitu di bawah kepemimpinan muktamar di Surabaya," ucap Romi di Gedung Serba Guna Rumah Jabatan Anggota DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).

"Marilah bergabung dan jadilah satu," sambung Romi.

Dia menyatakan bahwa ajakan tersebut hingga saat ini belum ada tanggapan dari Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta tersebut. Romi menegaskan masih menunggu kabar baik dari Djan Faridz.

Sejauh ini, imbuh Romi, pihaknya sudah berusaha melakukan mediasi melalui berbagai tokoh dan juga secara terbuka. Namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dari kubu Djan.

"Atau barangkali pengadilanlah yang nanti akan memberi putusan. Kami berharap apa pun itu, bisa dijadikan sandaran bagi kita untuk kembali bersatu," tutur dia.

Romi masih meyakini partainya akan ikut dalam Pilkada serentak dan tidak terkendala dengan PKPU. Kepercayaan itu timbul karena KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu akan memilih partai yang memegang surat dari Kementerian Hukum dan HAM. Romi pun mengklaim telah memegang 'karcis' tersebut.

"Dalam kaitan dengan pemaknaan terhadap Peraturan KPU, kami yakin pemaknaannya adalah tetap berpegang pada surat keputusan Menkumham, sampai pada tingkat peradilan yang terakhir. Dan banding yang akan diterbitkan akan memberikan keterangan yang lebih jelas bagaimana seharusnya PPP untuk ikut dalam Pilkada dan siapa nantinya jadi pesertanya," pungkas Romi. (Ali/Ans)