Sukses

JK: Pemimpin Harus Demokratis dan Berikan Keadilan

Wapres JK menyoroti banyaknya konflik di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan, pemimpin suatu negara harus menerapkan prinsip-prinsip demokratis dan memberikan keadilan bagi rakyatnya yang selaras dengan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

"Pemimpin harus demokratis dan memberikan keadilan bagi rakyatnya," ucap politisi yang akrab disapa JK saat memberikan tausiyah tarawih di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2015) malam.

Menurut JK, banyaknya konflik di negara-negara di kawasan Timur Tengah adalah karena adanya kepemimpinan yang tidak demokratis dan tidak menghargai aspirasi masyarakatnya.

Selain itu, JK juga menyoroti bahwa pemimpin di negara-negara kawasan Timur Tengah itu hanya pemimpinnya yang menikmati hasil kekayaan alam yang dimiliki dalam negeri itu.

"Apa yang harus kita pelajari? Di negara-negara yang sebelumnya makmur dan penghasil minyak bumi kita lihat bisa menghancurkan diri sendiri," ujar JK.

Wapres mengemukakan bahwa kondisi di negara-negara itu karena sebagian tidak demokratis dan tak memberikan hak-hak kepada bangsa mereka sendiri mengenai apa yang mereka pilih.

JK juga menyatakan perbedaan ideologi yang juga kerap mengakibatkan pertikaian seperti perbedaan pandangan agama antara Sunni dan Syiah yang dapat menjadi konflik.

Wapres menuturkan, perbedaan terkait Sunni dan Syiah juga ada di sini, tapi di Indonesia tetap saling menghormati. "Meski ada riak-riak tapi tidak terjelma menjadi bunuh-membunuh."

Untuk itu, JK juga menegaskan pentingnya toleransi guna menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama sebagaimana yang tercipta di Bumi Nusantara ini.

>> Islam dan Demokrasi >>

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Islam dan Demokrasi

Islam dan Demokrasi

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pembukaan acara "Workshop on Democracy and Innovation in Good Governance" mengatakan bahwa nilai-nilai Islam dan demokrasi dapat diterapkan atau berjalan beriringan di suatu negara, salah satunya di Indonesia.

"Indonesia memberi contoh bahwa Islam dan demokrasi itu bisa berdampingan. Tidak ada keraguan karena hampir 90% penduduk Indonesia adalah muslim, dan demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia," kata Menlu Retno di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin 8 Juni 2015.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia telah membuktikan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan.

Karena itu, sambung Menlu, Indonesia melalui berbagai forum internasional selalu berupaya berbagi pengalaman dan praktik terbaik tentang pembangunan demokrasi, khususnya dengan negara-negara berkembang dan negara-negara Islam di dunia.

"Indonesia ingin menularkan pengalaman dan praktik-praktik yang dilakukan (dalam pembangunan demokrasi) dengan berbagai cara. Workshop ini merupakan cara untuk berbagi informasi kepada negara lain mengenai demokrasi yang berjalan di Indonesia," ujar Menlu Retno LP Marsudi. (Ant/Ans/Def)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini