Amien Rais Curhat soal KMP Goyah karena Bagi-bagi Kursi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais curhat soal kondisi partai politik yang berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Mereka sempat goyah karena ribut soal bagi-bagi kursi.

Curahan hati itu disampaikan Amien Rais saat berceramah di acara buka puasa bersama Majelis Nasional KAHMI di kediaman politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung, Jakarta Selatan. Jumat (19/6/2015).

"Waktu KMP sedang solid-solidnya, ada partai, dua partai yang mendapat selisih satu suara (dalam pemilu)," tutur Amien.

Namun, mantan Ketua MPR itu enggan menyebut partai yang dia maksud. Namun perbedaan suara tersebut di parlemen, membawa perdebatan yang cukup panjang dalam pembagian kursi pimpinan DPR dan MPR.

Amien melanjutkan, partai yang memiliki lebih dari suara ingin mendapat dua kursi. Partai yang memiliki satu suara di bawahnya, juga enggan mengalah dan setidaknya harus mendapatkan satu kursi. Padahal, sisa kursi yang bisa dibagi saat itu hanya dua.

"Golkar, PAN dan lainnya sudah dapat. Yang dua ini mestinya satu-satu," sebut Amien.

Parpol yang memiliki satu suara lebih sedikit pun, sambung Amien, akhirnya tidak mendapatkan jabatan di DPR dan MPR. Parpol tersebut mengajukan protesnya.

"Yang kurang mengatakan, 'Partai saya bisa pecah lho. Saya jual murah partai saya'. Gara-gara ini, KMP jadi goyah," ujar dia.

Jika melihat pemilihan pimpinan DPR dan MPR yag lalu, semua parpol yang ada di KMP mendapatkan kursi kecuali Partai Persatuan Pembangunan.

Ketua DPR adalah Setya Novanto (Golkar), dengan wakilnya Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), dan Agus Hermanto (Demokrat). Adapun Ketua MPR adalah Zulkifli Hasan (PAN), Mahyuddin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS) dan Oesman Sapta (DPD).

PPP pun akhirnya pecah antara kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz. Kubu Djan tetap bersama KMP, sedangkan kubu Romahurmuziy memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat sebagai parpol pendukung pemerintah. (Ans/Tho)