Biang Kerok Pelemahan Rupiah

Pasokan Dolar AS Berkurang

Namun pelemahan rupiah tidak melulu karena pengaruh dari luar. Ada beberapa faktor fundamental yang menjadi penyebab rupiah melemah dalam beberapa pekan terakhir. Ito menjelaskan, salah satu penyebab pelemahan rupiah karena memang permintaan dolar AS di dalam negeri menguat.

Pada periode Juni setiap tahunnya ada kewajiban pembayaran dividen. Bagi investor global yang menaruh dananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah mendapat pembayaran dividen dari emiten dalam bentuk rupiah maka mereka akan menukarkan ke dolar AS. “Sebagian besar emiten membayar kewajiban dividen pada kisaran Juni,” jelas Ito.

Selain itu, Ito melanjutkan, ada juga kewajiban pembayaran utang dari beberapa emiten. Secara total posisi utang luar negeri pada akhir kuartal I 2015 tercatat sebesar US$ 298,1 miliar, terdiri dari utang sektor publik atau utang yang diterbitkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebesar US$ 132,8 miliar atau 44,5 persen dari total dan utang luar negeri sektor swasta sebesar US$ 165,3 miliar atau 55,5 persen dari total.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menambahkan, pelemahan rupiah juga disebabkan karena pasokan dolar AS turun. “Jadi karena ekspor turun dan ditambah lagi karena devisa hasil ekspor juga tidak masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Menurut Enny, beberapa perusahaan lebih memilih untuk tidak menyimpan dana hasil ekspor di Indonesia karena memang kepercayaan bisnis mengalami penurunan akibat pertumbuhan ekonomi melambat.

Badan Pusat Statisitik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2015 tercatat 4,71 persen secara tahunan (year on year/yoy), atau turun dibandingkan kuartal I 2014 sebesar 5,21 persen.

Kepala BPS Suryamin mengatakan besaran pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi melemahnya perekonomian di China. "Yang menentukan pertumbuhan ekonomi karena ekonomi China menurun dari 7,4 persen menjadi 7 persen," kata dia.

Penyebab lainnya pelemahan harga minyak mentah dunia. Kemudian penurunan nilai ekspor dan impor di kuartal I dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Selanjutnya: Sejauh Mana Intervensi BI?...

Sejauh Mana Intervensi BI?

Melihat pelemahan rupiah ini, sebenarnya BI tidak tinggal diam. Otoritas moneter tersebut terus melakukan intervensi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Analis Pasar Uang Asia Commonwealth Bank of Australia, Singapura, Andy Ji menjelaskan, pada awal Juni 2015 rupiah sempat tertekan cukup dalam. Namun kemudian rupiah kembali menguat meskipun masih di kisaran 13.300 per dolar AS.

Menurutnya, BI telah menunjukkan kekuatannya dengan melakukan intervensi. Selama ini memang BI terus menjaga rupiah agar volatilitasnya tidak terlalu tinggi. "Jelas bahwa mereka telah menyediakan likuditas dolar AS yang cukup di pasar," tutur Andy.

Dengan persediaan yang cukup tersebut maka meskipun ada permintaan yang tinggi namun penguatan dolar tak tinggi. Namun memang, untuk bisa melakukan intervensi pasar terus-menerus karena BI tak bisa terus menerus menggunakan cadangan devisa untuk melakukan kontrol terhadap rupiah.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Mei 2015 tercatat sebesar US$ 110,8 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir April 2015 sebesar US$ 110,9 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengakui bahwa salah satu penyebab turunnya cadangan devisa karena untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya.

Selain itu, secara jangka panjang BI juga mencoba mengeluarkan kebijakan untuk menjaga rupiah. Pada Selasa (9/6/2015), BI mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2015 lalu.

Pelaksana Tugas Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Eko Yulianto mengatakan, ada beberapa hal yang diatur dalam SE ini. Pertama, soal kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI menganut asas teritorial.

Jadi, setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI, baik dilakukan oleh penduduk maupun bukan penduduk, transaksi tunai maupun non tunai, sepanjang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

"Di area KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) untuk perdagangan bebas itu pun harus menggunakan rupiah. Dalam transaksi pembayaran, kita wajib menerima pembayaran menggunakan rupiah," ujarnya.

Kedua, dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan rupiah, pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi wajib mencantumkan harga barang dan atau jasa hanya dalam rupiah, dan dilarang mencantumkan harga barang dan atau jasa dalam rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation).

"Jadi dilarang menggunakan dual quotation. Baik untuk sewa menyewa, tarif harus menggunakan rupiah," lanjutnya.

Ketiga, untuk proyek infrastruktur tertentu yang strategis, BI mempersilahkan adanya penyesuaian. Proyek-proyek tersebut akan dilakukan penilaian oleh BI secara langsung. Diharapkan, dengan adanya aturan tersebut maka kebutuhan akan dolar AS akan berkurang sehingga membuat rupiah lebih stabil. (Ein)