Sukses

Komisi I DPR Gelar Fit and Proper Test Bang Yos Pekan Depan

Komisi I DPR akan membentuk Tim Pengawas Intelijen ‎dan akan bekerja setelah Bang Yos resmi menjadi Kepala BIN.

Liputan6.com, Jakarta - DPR melalui Komisi I akan melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Purn Sutiyoso. Presiden Jokowi memilih Sutiyoso untuk menggantikan Kepala BIN Marciano Norman yang segera pensiun.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya akan melakukan fit and proper test terhadap pria yang akrab disapa Bang Yos itu setelah mendapat tugas dari rapat paripurna dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. "Menunggu rapat paripurna, dan Bamus, dan ditugaskan ke Komisi I," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Mahfudz mengatakan, paripurna tersebut akan dilakukan pekan ini. Selanjutnya, akan digelar rapat konsultasi Bamus.

"Sehingga Komisi I perlu beberapa hari, siapkan mekanisme di Komisi I. Sehingga dalam kalkulasi sementara kami, pelaksanaan fit and proper test calon Kepala BIN baru bisa kita laksanakan antara tanggal 23-26 (Juni)," ungkap dia.

"Persisnya kapan, nanti kami menunggu kepastian," sambung dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, pihaknya akan membentuk Tim Pengawas Intelijen ‎dan akan bekerja setelah Bang Yos resmi menjadi Kepala BIN.

"Setelah disahkan paripurna. Makanya saya ingin dengan terpilihnya kepala BIN yang baru (Bang Yos) tim ini juga terbentuk," ucap dia.

Mahfudz menerangkan, ada 2 dasar hukum dalam pembentukan Pengawas Intelijen ini. Pertama Undang-Undang Intelijen dan kedua peraturan DPR.

"Kalau peraturan DPR itu lebih kepada peraturan teknisnya saja. Karena kan cuma umum saja. Pertama mengatur secara lebih teknis terkait tim itu. Akan diatur secara lebih teknis bagaimana tim itu bekerja," tandas Mahfudz Siddiq.

Presiden Jokowi memilih Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Pencalonan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN ini sudah melewati sejumlah pertimbangan.

Jokowi mengatakan pertimbangan itu terutama pada dunia intelijen. Baik itu rekam jejak maupun kompetensi yang dimiliki mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD tersebut. (Mvi/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.