Menko Polhukam: Pergantian Panglima TNI Tidak Seperti Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - Pergantian panglima TNI dinilai tidak akan berujung kisruh seperti pemilihan kapolri. Dalam pemilihan kapolri hingga terpilihnya Jenderal Polisi Badrodin Haiti, semua elemen bangsa ikut turun tangan.

Menko Polhukam Tedjo Edhie Purjidjatno memastikan, pemilihan Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang pensiun 1 Agustus tidak akan berujung kisruh seperti Kapolri. Ketaatan prajurit TNI pada keputusan pimpinan diyakini dapat menghilangkan potensi konflik.

"Tidak. TNI itu organisasi dan prajurit yang loyal dan solid. Apa pun keputusan presiden semua akan ikut. Tapi tentunya presiden akan mengambil keputusan secara arif dan bijaksana," kata Tedjo usai peresmian Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI di Monas, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Tedjo menjelaskan, dalam undang-undang, rotasi matra memang tidak diharuskan dalam memilih panglima TNI. Sehingga, kalaupun rotasi itu tidak dilakukan tidak ada undang-undang yang dilanggar.

"Sebetulnya dalam undang-undang kan ada. Panglima TNI dapat secara bergantian. Dapat itu bisa secara bergantian bisa tidak. Kalau bergantian jatahnya TNI AU tapi itu kan tergantung presiden, arah kebijakannya ke mana," imbuh Tedjo.

Tedjo menambahkan, dulu memang ada kesepakatan tidak tertulis soal rotasi itu dan diatur dalam undang-undang dengan kata dapat, bukan harus. Panglima TNI sebagai pimpinan juga memberikan masukan dan calon pilihan kepada presiden.

"Dari kriteria itu, Presiden akan memilih dari kriteria yang ada," pungkas mantan KSAL itu. (Mvi/Ein)