Gerindra Siap Usung Kader PPP dalam Pilkada Jika...

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga ada tanda-tanda islah dari konflik dualisme kepemimpinan dua kubu. Yakni kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz.

Sebagai koalisi, Partai Gerindra menyatakan kesiapannya menampung kader PPP versi Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz yang akan maju dalam Pilkada serentak Desember 2015.

"Sebenarnya kan kalau praktik itu titip menitip biasa. Kenapa? Karena belum tentu kader Gerindra itu terbaik semua di daerah masing-masing. Saling titip itu biasa," kata Ketua DPP Gerindra, Desmond J Mahesa, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

"Misalnya, di daerah tertentu kader PPP itu lebih baik dari kader Gerindra, kita serahkan saja kursi itu ke PPP. Begitu juga sebaliknya," ‎sambung dia.

Nantinya, Gerindra dan PPP akan bersama-sama melakukan survei untuk menjaring kader yang pantas diusung menjadi calon kepala daerah.

"Survei apakah kader PPP itu baik dan lebih baik dari kader Gerindra? Kalau lebih baik, ya dipertimbangkan lagi karena Gerindra tidak memaksakan harus kader yang diusung. Kita punya kesepahaman yang sama, saling menitip hal yang biasa," jelas Desmond.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengaku tak merasa dirugikan jika dari hasil survei menyebut kader PPP lebih baik untuk diusung sebagai calon kepala daerah ketimbang kadernya sendiri.

"Oh tidak, kan survei itu yang mengindikasikan kami ini lebih baik atau lebih buruk. Kalau kita lebih baik, yang lain termasuk PPP akan mendukung kita," tandas Desmond.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum ada instruksi langsung dari ketua umum partainya, Prabowo Subianto, untuk menerima kader PPP di Pilkada serentak tahap pertama yang digelar 9 Desember 2015 nanti.

"Saya ketemu Pak Prabowo berulang-ulang, tapi belum pernah ada itu (soal PPP)," ucap Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Juni 2015.

Untuk itu, anggota Komisi I DPR ini mengaku akan menanyakan hal tersebut terlebih dahulu ke Prabowo Subianto, begitu juga dengan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz.  Untuk saat ini Muzani menambahkan, ia belum bisa berkomentar banyak tentang hal tersebut.

"Saya sebagai sekjen partai belum pernah mendengar kabar itu, belum juga mendapat perintah itu. Jadi saya belum bisa ngomong banyak akan hal itu," pungkas dia. (Ali/Yus)