Megawati Mengaku Pusing Hadapi Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku pusing dengan mekanisme Pilkada serentak yang akan dimulai pada akhir tahun ini. ‎Salah satu hal yang membuatnya pusing adalah aturan dan kepastian keamanan yang belum bisa memberi jaminan.
‎
"Selalu akan ada pemilu, pemilu kita pilkada serentak. Bayangkan pilkada serentak, sebagai ketua umum parpol terbesar, saya sendiri mumet," kata Megawati saat memberikan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Kamis (27/5/2015). ‎

Megawati mengaku sudah bertanya langsung dengan pihak kepolisian mengenai kesiapan mengawal jalannya Pilkada serentak. Jawaban dari kepolisian itu justru membuatnya pusing. ‎

"Bagaimana enggak mumet, biayanya belum ada, maju mundur. Tanya ke polisi, potensi keamanan enggak siap, kenapa enggak siap karena jumlahnya 450 ribu (personel polisi)," jelas Megawati.‎ Ketidaksiapan tersebut menurut Mega sudah bisa diprediks‎i olehnya.

Dia menilai, personel polisi di Indonesia kurang bila dibanding dengan rasio jumlah penduduk Indonesia yang tiap tahun meningkat.
‎
"Saya padahal ingin polisi jumlahnya ditambah. Polisi ya ditambah jadikan sejuta, supaya rasionya berbanding dengan jumlah penduduk. Tapi kan apa, banyak suara macam-macam. Mbok ya sudah kalau ndak setuju, saya kan cuma ngomong," kata Mega.

Pilkada Serentak

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meresmikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara serentak. Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, Pilkada serentak gelombang pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015.

Gelombang ini untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016.

Kemudian gelombang kedua dilakukan pada Februari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan seluruh daerah yang AMJ jatuh pada 2017.

"Sedangkan gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018 untuk yang AMJ tahun 2018 dan AMJ tahun 2019," ucap Husni.

Tahapan pilkada serentak 2015 ini diawali dan ditandai‎ dengan penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) secara serentak.

DAK2 ini untuk pertama kali digunakan sebagai dasar bagi penentuan prosentase syarat dukungan calon perseorangan, agar para calon perseorangan lebih awal dapat mempersiapkan diri. Husni menambahkan, ‎model pemilihan serentak ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia.

Tercatat ada 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang serentak memilih kepala daerah. Artinya, sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak gelombang pertama.‎ (Mvi/Ein)