Pengadilan Tinggi Tak Mau Ambil Sumpah, UU Advokat Diuji Materi

Jangan Bedakan Peradi dan KAI

Selain itu, Pengadilan Tinggi juga diwajibkan menyelenggarakan sidang terbuka untuk kepentingan pengambilan sumpah advokat tanpa membedakan dari mana organisasi berasal, yakni Peradi dan KAI.

Lalu, ketentuan Pasal 4 ayat 1 terkait sumpah advokat itu jangan sampai menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin UUD 1945.

"Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak satu pun dijalankan oleh pihak Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, malah justru oleh pihak Pengadilan Negeri seluruh Indonesia digunakan untuk menghambat seluruh advokat KAI yang hendak menjalankan profesin beracara mendampingi klien di pengadilan dengan alasan belum memiliki Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi," imbuh dia.

Hal ini, menurut mereka, diperburuk dengan munculnya Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No 89. Surat itu berisi perintah kepada pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah para advokat yang berasal dari Peradi saja.

"Inilah yang membuat kami harus menguji kembali, karena dampak tidak dilaksanakan putusan MK tersebut advokat KAI makin tersudutkan. Padahal bukan kami yang tidak mau disumpah tapi pengadilan yang tidak mau mengambil sumpah advokat kami," kata dia.

Posisi MA

Johny mengatakan, Ketua Kamar Pembinaan MA Takdir Rahmadi saat memberikan keterangan di MK menyebut, Mahkamah Agung tidak masalah bila pengambilan sumpah advokat tidak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Tinggi atau diserahkan kepada profesi Advokat itu sendiri.

MA tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui keabsahan organisasi advokat. Terakhir, MA tidak juga ada kepentingan mempertahankan harus ada organisasi advokat tunggal atau jamak.

"Putusan MK nomor 101 itu merupakan sumber hukum setara Undang-undang yang bersifat final dan mengikat yang wajib dipatuhi para pihak tanpa terkecuali," kata Johny. (Mvi/Yus)