Menteri Susi Cium Indikasi Suap Agar Tidak Tenggelamkan Kapal

Menteri Susi Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Pencemaran Nama Baik — Made mengatkan, putusan Pengadilan Perikanan di Ambon tak pernah menyatakan Kapal MV Haifa ilegal.

Liputan6.com, Jakarta - Penenggelaman kapal sebagai sanksi illegal fishing atau pencurian ikan terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun belakangan tercium ada indikasi suap, agar kapal tidak ditangkap atau ditenggelamkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, kini banyak pengusaha dan aparat yang mulai 'bermain mata', agar kapal mereka tidak ditenggelamkan. Tentu dengan kompensasi ada biaya yang dikeluarkan.

"Ini sudah ada indikasi-indikasi seperti ini. Kita akan membuka hotline," kata Susi di Balaikota Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Susi mengatakan, momen Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang sedang berlangsung, menjadi tempat untuk menjelaskan ketegasan Pemerintah RI terkait kedaulatan maritim. Sehingga tidak ada lagi negara yang main-main.

"Broker-broker itu adalah ilegal. Tetap saja kalau ketahuan, kita akan confirm tetap akan menegakkan kedaulatan teritorial wilayah air kita," tegas Susi.

Hasil pertemuan antar-negara sudah dirasakan Vietnam. Pemerintah negeri Vietnam Rose itu akhirnya mengerti, sikap tegas yang diambil Indonesia dalam hal kedaulatan laut.

"Ya mungkin di dalam hati pastikan merasa bahwa kapal nelayannya ada yang kita tenggelemkan. Tapi mereka juga mengerti bahwa itu adalah kedaulatan laut negeri kita, menghormati negeri kita. Hari ini kita akan bertemu menteri Filipina," tutup Susi.

2 dari 2 halaman

Pembahasan Kedaulatan Laut di KAA

Pembahasan Kedaulatan Laut di KAA

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyarankan, momen KAA yang diselenggarakan di Jakarta dan Bandung ini, seharusnya juga membahas kedaulatan laut RI.

"Tadi ada isu strategis. Sebetulnya saat KAA, harus dibicarakan masalah kedaulatan laut kita. Ini kan kebetulan sekarang ini negara-negara Asia-Afrika kan lagi kumpul. Harusnya agenda ini juga diangkat," kata Djarot usai menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Balaikota Jakarta.

Djarot mengatakan, melalui pembahasan kedaulatan laut ini setidaknya negara-negara peserta KAA menghormati kedaulatan RI. Sehingga tidak ada lagi hubungan buruk antar-negara, karena tindakan penenggelaman kapal terkait ilegal fishing atau pencurian ikan.

"Bagaimana negara-negara di dunia ini saling menghargai dan menghormati masalah kedaulatan laut kita. Ini juga akan melindungi nelayan-nelayan di Jakarta," imbuh dia.

Pembahasan kedaulatan laut, kata Djarot, juga dapat menegaskan Pemerintah RI tidak main-main dengan pelaku illegal fishing. Nelayan di Tanah Air pun dapat menuai hasil lebih baik di laut.

"Pembahasan kedaulatan laut, juga mengajak kepala negara (peserta KAA) untuk bersama-sama memberantas ilegal fishing. Ketika nelayan kami bantu, tapi ketika ke laut nggak ada ikannya bagaimana? Ini kan persoalannya," ujar mantan Walikota Blitar ini.

Karena itu, politisi PDIP itu meminta Susi agar mendorong diselenggarakan kegiatan, yang khusus membahas kedaulatan laut RI.

"Makanya tadi saya pesan sama Bu Menteri, supaya ini masuk satu agenda untuk saling menjaga menghormati kedaulatan laut kita," tandas Djarot. (Rmn/Mut)