PDIP: Kami Tidak Intervensi Presiden Soal Reshuffle Kabinet

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga survei Poltracking telah merilis hasil survei yang menyebut tingginya keinginan publik agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi merombak sejumlah menteri yang dianggap memiliki kinerja kurang maksimal.

Ketua DPP PDIP Sukur Nababan menegaskan, keputusan mengganti jajaran kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi sepenuhnya. Dia menampik tudingan ada campur tangan dari PDIP selaku partai penyokong pemerintah untuk mendorong Jokowi merombak kabinetnya.

"Tiga kali rapat DPP tidak bahas reshuffle. Ibu Megawati (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) paham benar sebagai partai pengusung dan Pak Jokowi sebagai Presiden tidak pernah diintervensi. Tapi kami hanya mengingatkan (Jokowi) dengan program Trisakti," kata Sukur di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Ketika ditanya perihal hasil survei Poltracking lainnya yang menyebut tingginya kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, ia menyatakan sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, Jokowi-JK baru menjabat selama 6 bulan.

"Pemerintahan masih baru dan menterinya learning by doing, baru melihat permasalahan yang ada. Ketidakpuasan itu wajar. Tetapi itu harus menjadi motivasi bagi para menteri dan Jokowi," ucap Sukur.

Anggota Komisi V DPR ini kembali menegaskan, meskipun partainya memberikan masukan kepada Jokowi tentang bagaimana membangun pemerintahan yang baik, pihaknya tak pernah sekalipun membahas reshuffle kabinet.

"Kita berikan rekomendasi (masukan) kepada Presiden bagaimana membangun negara, tapi tidak masuk ke reshuffle. Rekomendasi itu karena melihat permasalahan yang muncul, jadi kami pastikan tidak intervensi Presiden," tandas Sukur. (Ado/Sss)