Curhat 5 Gubernur di Kalimantan pada Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi bertemu dengan gubernur se-Kalimantan di Kantor Presiden, Jakarta. Kepada Jokowi, para gubernur tersebut curhat kurangnya perhatian negara terhadap masyarakat di perbatasan negeri.

Gubernur-gubernur ini tergabung dalam ‎Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK). Mereka terdiri dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Salah satu curhatan disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Rabu (15/4/2015). Ia meminta agar pemerintah pusat serius membuat program percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah perbatasan atau wilayah pedesaan yang masih sulit dijangkau. Pasalnya, selama ini daerah tersebut semakin tertinggal pembangunannnya dan malah menjadi terbelakang.

Ia mengungkapkan, karena minim fasilitas, ada sekitar 10 desa daerah perbatasan di Kalimatan Timur yang ingin bergabung dengan Malaysia.

"Dan setelah kita cek karena tidak adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, makanya saya membangun bandara di sana," ucap Awang di lokasi, Jakarta.

Dia menambahkan, masalah lain yang terjadi adalah kurangnya perhatian bagi kesejahteraan TNI atau aparat yang menjaga wilayah perbatasan tersebut. Selain itu juga minim pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Hal itu membuat harga bahan bakar minyak (BBM) di sana sangat mahal. Mencapai Rp 30 ribu per liter.‎

"Harga bensin saja sudah Rp 30 ribu satu liter, tekad kita bersama perhatian dari Bapak Presiden betul-betul dilakukan," ujar dia.

"Sehingga Nawa Cita bisa dan harus didukung RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," imbuh dia.

Pak Presiden, Tolong...

Sementara juru bicara FKRP2RK Teras Narang mengatakan, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah usulan program kegiatan strategis regional Kalimantan Tahun 2016. Serta soal percepatan pembangunan wilayah di Kalimantan.

"Kami berlima sampaikan kepada Bapak Presiden perihal percepatan pembangunan regional di Kalimantan. Secara prinsip sudah tertuang di Musrenbangnas Kalimantan," ucap Teras yang juga merupakan‎ Gubernur Kalimantan Tengah.

Teras mengaku menginginkan adanya percepatan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur yang menyangkut konektivitas antar-provinsi di Kalimantan.

"Dan juga yang menjadi perhatian kami adalah masalah lelang, jangan sampai terlambat hanya karena proses administrasi, sehingga APBN di daerah terhambatl. Tadi Pak Presiden juga sudah menjelaskan beberapa langkah yang ditempuh, dan kita harapkan bulan April sudah bisa sebagaimana yang diharapkan," ujar Teras.

Selain itu, Teras mengatakan, para gubernur juga menyoroti masalah percepatan pembangunan di wilayah-wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia. Mengenai masalah tersebut, Teras mengatakan, Presiden Jokowi berencana mengunjungi wilayah-wilayah perbatasan tersebut untuk mengecek program-program pembangunan yang telah dicanangkan.

"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden beberapa hal penting sehingga perbatasan harus dianggap bukan lagi belakang tapi terdepan. Perlu ada program-program. Dan tadi kami sudah menyampaikan agar dilakukan percepatan menyangkut tata ruang," ujar dia.

"Terakhir Pak Presiden akan menyampaikan beliau berjanji akan  berkunjung ke Kalimantan untuk mengecek program-program yang dilakukan," pungkas Teras. (Ndy)