Charles PDIP Beberkan Tugas Khusus 'Petugas Partai'

Liputan6.com, Jakarta - Istilah petugas partai menjadi perhatian setelah dikemukakan Megawati Soekarnoputri dalam 2 pidato politik di perhelatan Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sanur, Bali yang berakhir kemarin. Megawati yang terpilih jadi Ketua Umum PDIP secara aklamasi untuk kali ke-4 itu bahkan mempersilakan kader keluar bila tak setuju disebut petugas partai.

Sehubungan dengan itu, menurut politisi PDIP Charles Honoris, istilah petugas partai sebenarnya tidak perlu banyak diributkan. Ia menjelaskan, petugas partai itu seseorang yang diberikan penugasan khusus oleh partai secara organisatoris.

"Ada yang ditugaskan di eksekutif, legislatif atau di struktural partai. Jadi beda dengan pemahaman yang dipersepsikan selama ini," papar politisi berusia 30 tahun tersebut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (12/4/2015).

"Petugas partai ditugaskan atas dasar cita-cita garis perjuangan ideologi partai. Maka, Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu ditugaskan partai untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP tersebut.

Selain itu, PDIP adalah partai berideologi jelas. "Presiden Jokowi merupakan kader partai, semua kader partai harus taat pada konstitusi partai dan garis perjuangan partai," ujar lulusan Ilmu Politik di International Christian University Tokyo, Jepang tersebut.

Tak Boleh Dikerdilkan

Tak hanya itu, imbuh Charles, partai juga tidak boleh dikerdilkan perannya dalam sistem demokrasi ini. Apalagi, partai adalah alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan adalah salah satu pilar dalam sebuah demokrasi.

"Partai itu juga kawah candradimuka, orang tidak akan mengenal figur Ganjar (Ganjar Pranowo), Risma (Tri Rismaharini), atau bahkan Jokowi sekalipun kalau partai sebagai mesin politik tidak aktif mencari orang-orang bagus yang seideologi dan sevisi," urai salah satu pemimpin organisasi sayap PDIP, Taruna Merah Putih.

"Stop untuk mendeparpolisasi partai, karena misi pasca-reformasi justru salah satunya memperkuat sistem demokrasi kita," kata Charles.

Yang sedang ramai saat ini, lanjut Charles, sejatinya hanyalah sebuah proses pencarian bentuk terbaik dalam melakukan komunikasi politik antara presiden dan partainya.

"Bagaimana Presiden (Jokowi) seharusnya bisa mengimplementasikan ideologi dan cita-cita partai dalam menentukan kebijakan dan memerintah. Yang mungkin harus ditegaskan kembali Presiden sebagai petugas partai terikat oleh ideologi dan cita-cita partai, bukan kepentingan elite partai. Saya yakin semua sepakat soal itu," pungkas Charles Honoris. (Ans/Sss)