JK Setuju Kebijakan Pemerintah Libatkan Parpol Pendukung

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Jokowi berkonsultasi lebih dulu dengan partai politik pengusung sebelum membuat suatu kebijakan. Ia juga menyebut Jokowi perlu menjalankan garis kebijakan partai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mendukung pernyataan Megawati. Menurut dia, sebagai negara demokrasi, pemerintah memang sebaiknya berkomunikasi dengan partai pengusungnya.

"Soal komunikasi jadi hubungan antara pemerintah dan partai pendukung. Di mana pun di dunia ini selama negara demokrasi itu selalu harus menjalin komunikasi, konsultasi, yang baik. Karena demokrasi kan pilarnya partai," kata ‎politisi yang akrab disapa JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

JK menjelaskan pula saat ini, Indonesia tidak memiliki lagi Garis Besar ‎Haluan Negara (GBHN). Penyusunan program pemerintah saat ini melibatkan partai politik. Karena itu, partai politik tidak bisa ditinggal oleh pemerintah.

"‎Sekarang tidak ada GBHN, yang ada ialah suatu program pemerintah yang dulu disusun bersama-sama oleh capres dengan partai-partai dan itu partai koalisi," papar mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Dan itu menjalankannya juga harus selalu konsultasi dengan partai di mana pun di dunia ini. Jadi di mana pun di dunia demokrasi partai pendukung mempunyai komunikasi yang baik," pungkas JK.

Dalam pembukaan Kongres IV PDIP di Bali, Megawati mengatakan sudah semestinya presiden dan wakil presiden menjalankan kebijakan yang menyatu dengan kebijakan partai politik pendukung.

"Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai. Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa partai harus mengorganisir rakyat, sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai," ujar Megawati Soekarnoputri. (Ans)