Kegaduhan Pergantian Kapolri dari Masa ke Masa

Liputan6.com, Jakarta - ‎Pergantian Kapolri di era Presiden Joko Widodo menimbulkan kegaduhan, baik di masyarakat hingga ke DPR. Namun, kegaduhan dalam pergantian Kapolri kerap terjadi sejak lama.

"Kegaduhan politik di balik setiap pengangkatan Kapolri ini dimulai dari pergantian Kapolri Surojo Bimantoro kepada Irjen Chairudin Ismail," kata Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesian Studies (ISIS), Kisman Latumakulita dalam diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2015).

Kegaduhan pergantian Kapolri, kata Kisman, itu berlanjut saat pergantian Bimantoro kepada Da'i Bachtiar. Kegaduhan itu berakhir dengan penolakan serta protes dari para perwira menengah kepolisian yang dikoordinir Kolonel Alfons Loemau.

Kisman melanjutkan, kegaduhan sedikit mereda ketika pergantian Kapolri dari Da'i Bachtiar ke Sutanto dan Sutanto ke Bambang Hendarso Danuri. Tetapi kegaduhan muncul lagi saat pergantian dari Bambang Hendarso ke Timur Pradopo.

"Mabes Polri di bawah Bambang Hendarso mengusulkan 2 nama, Nanan Sukarna dan Imam Sudjarwo, tapi usulan tidak direspons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebulan lebih," kata Kisman.

SBY, tambah Kisman, kemudian menggunakan hak prerogatifnya dengan 'memaksa' Timur yang kala itu menjabat Kepala Polda Metro Jaya‎ dan masih bintang 2 atau Inspektur Jenderal Polisi. Timur mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi atau bintang 3 dengan jabatan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam).

"Hanya dalam waktu kurang dari 5 jam Timur kemudian diusulkan SBY ke DPR sebagai calon Kapolri," ujar dia.

Kegaduhan pergantian Kapolri berlanjut,‎ meski dalam skala kecil, saat dari Timur ke Sutarman. Sebab, jelas Kisman, Mabes Polri menginginkan Badrodin Haiti sebagai pengganti Timur. Tapi SBY kembali punya peran dan 'memaksakan' Sutarman yang waktu itu menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) sebagai calon Kapolri.

"Jadilah Sutarman pengganti Timur," kata Kisman.

Episode kegaduhan pergantian Kapolri pun berlanjut‎ di era Presiden Jokowi, yang mengusulkan Komjen Budi Gunawan menjadi pengganti Sutarman ke DPR. Namun, jelang uji kelayakan dan kepatutan di gelar DPR, Budi Gunawan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut.

Meski akhirnya putusan praperadilan membebaskan Budi Gunawan, Presiden Jokowi tetap mengganti usulan calon kapolri dari Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti.

"Tragisnya, ini menjadi catatan sejarah kelam Polisi dan Bangsa Indonesia, hanya dalam waktu 4 bulan terakhir Indonesia memiliki 2 calon Kapolri," ujar Kisman.

"Kita tidak tahu sampai kapan publik disuguhi kegaduhan dan dagelan politik di balik pergantian dan pengangkatan Kapolri ini akan berakhir," tutup Kisman. (Mut)