Cegah Pilkada Rusuh, Demokrat Minta Parpol Teken Perjanjian Damai

Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak akan digelar pada akhir 2015. KPU membuka proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 22 Juli 2015.

‎Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Farhan Effendy menilai peran partai politik harus lebih dimaksimalkan untuk menekan konflik yang terjadi dalam pilkada. Peran itu bisa berupa perjanjian kesepahaman dengan partai lain.

‎"Dalam menyikapi rentannya gesekan masyarakat pada situasi pilkada serentak hari ini, tidak ada lain adalah dibentuknya sebuah forum bersama partai politik, baik di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten dan kotamadya," kata Farhan kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

"Untuk berkomitmen menjaga kedamaian, keamanan, kelancaran dan kesuksesan pilkada tersebut, hal ini mengingat partai politik adalah stakeholder utama dalam event demokrasi tersebut," ‎sambung dia.

Selain itu, lanjut Farhan, konsolidasi antara stakeholder parpol dengan kader-kadernya hingga tingkat bawah harus intens dilakukan. Tujuannya tak lain agar suasana tetap kondusif menjelang, selama, dan setelah Pilkada.

"Kemudian, sosialisasi dan penyadaran di tingkat kader amat penting, sehingga kepedulian terhadap pilkada yang demokratis dan damai, serta keterlibatan penjagaannya akan berjalan dengan maksimal," ujar dia.

Parpol dinilainya sebagai salah satu lembaga demokrasi yang berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik.

"Jadi untuk menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik, dan membawa permasalahan ke dalam musyarawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik," pungkas Farhan. (Ali/Sss)