Menteri Tedjo: Jokowi Jelaskan Calon Kapolri ke DPR Senin Depan

Perppu Plt KPK

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah siap memenuhi permintaan DPR untuk menjelaskan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Biasalah, minta penjelasan tentu dijawab. Nanti kita mau menjawabnya," jelas Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menjelaskan setiap pimpinan yang terjerat masalah hukum maka harus dinonaktifkan dari jabatannya. Dan beberapa waktu lalu, sejumlah pimpinan KPK seperti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

"Kan sudah jelas bahwa setiap pimpinan yang ada masalah hukum harus dinonaktifkan, itu kan ada di aturan KPK sendiri," tukas JK.

Sebelumnya, pemerintah mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada Rabu ini.

Rapat konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR digelar untuk menentukan waktu dan pelaksanaan pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan DPR guna membahas calon Kapolri dan [Perppu Plt KPK]( 2198475 "").

Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 terkait penunjukan 3 pimpinan KPK. Mereka adalah Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi SP sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK. (Gen/Yus/Ans)