Jokowi: Jangan Ada Ketegangan dan Perlombaan Senjata di Asia

Liputan6.com, Hainan - Hari terakhir lawatannya ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Ibu Negara Irana tampil sebagai pembicara kunci pada Boao Forum for Asia (BFA) yang digelar di Boao International Convention Center, Hainan.

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet RI, www.setkab.go.id, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana tiba di lokasi pada Sabtu (28/3/2015) pukul 09.50 waktu setempat. Keduanya disambut langsung oleh Presiden RRT Xi Jinping. Kedua pemimpin negara itu kemudian duduk berdampingan di forum tersebut.

Dalam acara yang mengusung tema "Asia's New Future: Towards a Community of Common Destiny" itu, Presiden Jokowi menjadi pembicara setelah Presiden Armenia Serzh Sargsyan dan Presiden Austria Heinz Fischer. Adapun pembicara lainnya adalah Presiden Nepal, Presiden Sri Lanka, Presiden Uganda, Presiden Zambia, PM Kazakhstan, PM Malaysia, PM Belanda, PM Qatar, PM Swedia, First Deputy PM Rusia, dan Menlu Thailand‎.

4 Tantangan Asia

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengemukakan ada 4 tantangan yang dihadapi negara-negara Asia. Pertama, meningkatkan kualitas hidup rakyat. Kedua, menjaga pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, keamanan, dan keempat, lapangan pekerjaan.

Menurut Jokowi, faktor kunci utama untuk mencapai hal tersebut ada 2. Pertama, stabilitas, baik stabilitas internal maupun stabilitas eksternal. Kedua, pembangunan infrastruktur. "Memiliki infrastruktur yang baik otomatis ekonomi akan tumbuh," ujar Jokowi.

Presiden menekankan, kita harus belajar dari masa lalu. Ia mengingatkan, Asia pernah menderita karena perang dan penjajahan. Namun, sejak kemerdekaan dengan kerja keras, tingkat ekonomi mulai bergeser, dari Barat menuju ke Timur.

"Tapi, ada yang perlu diperhatikan bahwa kita harus belajar teknologi dari Barat. Namun harus tetap menjaga nilai-nilai budaya dan nilai-nilai tradisi," pesan Jokowi.

Bagaimana menjaga stabilitas internal, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa kepentingan nasional harus di atas kepentingan individu, kepentingan golongan atau partai. "Jangan sampai pembangunan lambat dan penghilangan investasi karena hal tersebut," ujar Jokowi.

Untuk eksternal, Presiden Jokowi menekankan, sengketa harus diselesaikan dengan cara-cara damai dan bijak, dan tidak terjebak dalam permainan-permainan yang merugikan banyak orang.

Jangan Ada Perlombaan Senjata

Presiden Jokowi menegaskan, negara-negara Asia tidak boleh dibiarkan memiliki ketegangan-ketegangan dan perlombaan senjata. Sebab, hal itu adalah permainan berbahaya dengan biaya yang sangat mahal, yang tidak menguntungkan siapa pun, tidak menguntungkan negara mana pun.

"Saya lihat Tiongkok bergerak serba cepat, bangun jalan tol cepat, bangun kereta api cepat, bangun industri cepat dan para pemimpinnya bekerja dengan cepat," papar Jokowi seraya menyebutkan, Indonesia juga ingin membangun dengan cepat, pembangkit listrik, industri, kereta api, jalan tol, dan pelabuhan.

"Kita ingin investasi, kita ingin membangun cepat," tukas Jokowi.

Pentingnya Kerja Sama

Pada akhir sambutannya, Presiden Jokowi menekankan kepada semua pihak menghargai yang dimiliki sekarang. Ia mengingatkan, pentingnya usaha bersama serta kemauan bekerja sama dengan kebijaksanaan, dan percaya diri untuk memastikan adanya stabilitas yang akan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Boao Forum for Asia (BFA) merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintahan dan nirlaba yang setiap tahunnya menyelenggarakan konferensi dengan menghadirkan pemimpin RRT, para pemimpin negara asing, para pebisnis top dari kawasan Asia-Pasifik.

BFA diresmikan pada 27 Februari 2001 di Boao Provinsi Hainan. Forum ini didedikasikan untuk mempromosikan potensi negara-negara Asia, sebagai upaya untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan ekonomi melalui integrasi perekonomian kawasan.

Hadir juga di acara itu Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Ans/Sun)