Fahri PKS: Ada yang Ingin Pecahkan KMP Lewat Konflik Parpol

Liputan6.com, Jakarta - Politisi PKS Fahri Hamzah menduga ada motif lain di balik pengesahan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Sebab, Menkumham Yasonna Laoly seharusnya menunggu proses gugatan Aburizal Bakrie selesai.

"Tunggu saja. Seharusnya Yasonna itu tunggu proses di Pengadilan sampai selesai. Ini ada apa?" Kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Politisi PKS ini membandingkan kinerja Yasonna dengan Yusril Ihza Mahendra yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurut Fahri, Yusril selalu menunggu proses pengadilan selesai sebelum mengambil keputusan.

"Ingat waktu Yusril jadi Menteri Gus Dur, malah Yusril yang minta Gus Dur kalau ada apa-apa selalu nunggu proses pengadilan," ujar dia.

Selain itu, ia menyebut baru pertama kali dalam sejarah sejak era reformasi pemerintah aktif melakukan pembelaan memenangkan suatu kelompok dengan menggunakan SK.

"Sehingga apa yang dilakukan Pak Laoly ini adalah satu tren yang negatif dalam menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia," ketus Fahri.

PAN Diganggu?

‎Selain mengkritik Menkumham Yasonna Laoly, Fahri mengatakan, fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan membahas hak angket ke Yasonna hari ini.‎

Namun, PAN yang juga bagian dari KMP beralasan belum dapat menentukan sikap karena baru memiliki kepengurusan baru. Fahri menduga, ada yang ingin menghalangi kepengurusan PAN baru untuk tidak bergabung KMP dalam menggulirkan hak angket.

"Memang tidak terlalu detail, tapi yang mereka (PAN) rasakan adalah pengesahannya diulur-ulur. Ada beberapa informasi tambahan juga yang tidak bisa saya sampaikan, tapi terkesan ada yang mengulur-ulur," kata Fahri.

Selain itu, Fahri menuding ada yang menginginkan KMP terpecah dengan mengganggu Golkar, PPP, dan PAN. Hal itu yang kini sedang dipantau.

"Ada yang menginginkan perpecahan. Saya kira ini harus kita pantau, sebab ini adalah ancaman terhadap ancaman berserikat dan berkumpul, tentu akan membahayakan demokrasi secara umum," tandas Fahri Hamzah. (Ali/Mut)