Arena 'Pertempuran' Baru 2 Kubu Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Senin pagi 23 Maret 2015 berlangsung panas. Loyalis Partai Golkar kubu Agung Laksono, Fayakhun Andriadi menyela pimpinan paripurna Fahri Hamzah yang tengah membacakan surat masuk yang diterima pimpinan DPR.

Fayakhun meminta izin untuk membacakan surat masuk terkait pergantian struktur Fraksi Golkar. Surat itu disebutkan sudah masuk dan dapat tanda terima dari Sekretaris Jenderal DPR.

"Izin untuk menyampaikan mengenai surat masuk, bahwa ada surat pergantian surat Partai Golkar terkait dengan pergantian struktur fraksi. Karena itu pimpinan sebaiknya membacakan surat tersebut dengan surat-surat yang masuk dari Presiden. Kami sudah menyerahkan (ke pihak Sekjen DPR) dan sudah mendapat tanda terima," ujar Fayakhun di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin 23 Maret 2015.

Mendengar hal tersebut, Fahri Hamzah menjelaskan tidak dapat semua surat yang dibacakan. Apalagi surat perubahan susunan fraksi yang dimaksud Fayakhun belum diterima sekretariat dewan.

Jawaban politisi PKS itu ternyata tidak memuaskan Fayakhun. Dia pun langsung memaksa untuk membacakannya. "Sesuai tatib dan UU MD3, hal ini harus dibacakan, kalau tidak saya akan bacakan sendiri," tuntut anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen itu.

Mendengar ini, Fahri langsung menghentikan interupsi yang dilontarkan Fayakhun. Dia meminta agar mendengar pidato Ketua DPR Setya Novanto dulu, baru melanjutkan interupsi.

"Kalau intinya begitu, kita dengar pidato pimpinan DPR dulu, [baru kita interupsi]( 2195392 ""). Saya hanya ingatkan surat tersebut pasti dibaca, surat masyarakat pun kami seleksi dan dibacakan," jelas Fahri.

Itulah sekelumit pertanda kalau perseteruan antara 2 kubu Partai Golkar antara Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dengan Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie melebar ke DPR. Golkar hasil Munas Ancol dengan percaya diri ingin mengganti susunan Fraksi Golkar di DPR yang diisi oleh loyalis Golkar Munas Bali.

SK Menkumham Dijadikan Legalitas

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono mengatakan, SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan partai berlambang pohon beringin di bawah kepemimpinannya sudah terbit Senin kemarin. Agung pun dengan tegas menyebut tongkat komando Golkar kini berada di tangannya.

"‎Ya sudah mengeluarkan hari ini (SK dari Menkumham). Sudah ditandatangani setelah kepengurusan DPP yang kami sempurnakan. Kami lengkapi sesuai perintah Mahkamah Partai Golkar dan isi surat Menkumham sebelumnya, di mana kami menampung sebanyaknya teman-teman pengurus DPP yang pada waktu yang lalu dibentuk dari hasil munas di Bali," kata Agung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Maka dengan demikian kami mulai hari ini bekerja. Tongkat komando, tongkat kepemimpinan partai ada di tangan kami," imbuh dia.

Dengan adanya pengesahan ini, Agung pun mulai bertindak cepat dengan melakukan perombakan fraksi. ‎Surat perombakan susunan pimpinan fraksi juga sudah dikirimkan ke DPR.

"‎Hari ini kami sudah kirimi surat ke DPR langsung, tadi pagi dengan menetapkan Ketua Fraksi Golkar yang baru adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita dan sekretarisnya Pak Fayakhun," tegas dia.

Atas legalitas yang sudah dimiliki dan diakui pemerintah, Agung meminta Aburizal Bakrie atau Ical untuk legowo dan tidak melakukan perlawanan lagi. Meski demikian, bila ‎Ical tidak menyerah, Agung mengaku siap meladeni serangan balasan tersebut.

"Apa pun harus siap dong. Sepanjang jalur hukum. Kan semua jalur hukum. Dan saya percaya Pak Ical dan kawan-kawan lambat laun juga legowo, ikhlas," tukas Agung Laksono.

Namun, klaim Agung itu tak serta-merta diterima oleh pimpinan Fraksi Golkar di DPR. Bambang Soesatyo yang merupakan loyalis Ical dan Sekretaris Fraksi Golkar saat ini mempertanyakan soal keabsahan surat tersebut.

"Klaim itu boleh saja, tapi harus mengikuti aturan DPR. Jangan hanya kepentingan nafsu, semuanya menjadi terburu-buru. Mending pimpinan DPR kembali memeriksa ke Menkumham, jangan-jangan surat yang dibawa itu palsu," ujar dia.

Tuduhan itu langsung dijawab Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang yang mengatakan SK Menkumham tersebut telah diberikan Senin pagi. Yang dimaksud Agus, yakni SK Kemenkumham dengan nomor M. HH-01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposis dan Personalia DPP Golkar itu.

"Surat tersebut diberikan tadi pagi. Intinya surat tersebut resmi dari pemerintahan. Palsu? Silakan dicek saja di Kemenkumham, [palsu atau tidak,"]( 2195499 "") ujar Agus di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penegasan juga datang langsung dari Menkumham Yasonna Laoly. "Sudah, SK Golkar (sudah dikeluarkan) itu per hari ini," ujar Yasonna Laoly di Hotel Century, Jakarta.

Yasonna menerangkan, penerbitan SK tersebut juga sudah dilaporkannya ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Presiden pun mendukung segala keputusan yang diambil lembaganya.

"Saya sudah lapor kemarin. Beliau bilang kalau sudah yakin benar, ya benar lakukan saja. Diingatkan supaya hati-hati, benar-benar lihat undang-undangnya," kata dia.

Keputusan itu, tegas dia, merupakan otoritasnya sebagai Menkumham. Presiden Jokowi hanya diberitahu. "Ya kan saya Menkumham-nya. Saya diingatkan untuk benar-benar sesuai undang-undang," pungkas Yasonna.

Selanjutnya: Agung Tunjuk Ketua Fraksi