Polisi Tetapkan Tersangka Korupsi UPS APBD DKI Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengungkapkan, pihaknya akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 Provinsi DKI Jakarta pada pada pekan depan.

"Tentunya dalam hal ini, siapa yang akan jadi calon tersangka, tentu dari pihak swasta dan PNS (pegawai negeri sipil) akan kita tetapkan pada Minggu depan," kata Martinus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Martinus menjelaskan, ada 2 pasal yang akan disangkakan kepada tersangka dugaan korupsi pengadaan UPS di 49 sekolah Jakarta. Yakni Pasal 2 Undang-Undang (UU) korupsi terkait kerugian negara untuk kepentingan pribadi. Pasal ini dikaitkan kepada pihak swasta dalam hal ini perusahaan pemenang tender pengadaan UPS. Kedua, pasal 3 UU Korupsi tentang penyalahgunaan jabatan akan disangkakan terhadap PNS DKI yang terlibat.

"Tentunya saksi yang telah kami panggil agar memenuhi panggilan supaya kami bisa cepat melakukan proses perkara korupsi ini. Kita berharap mereka hadir sebagai warga yang taat membantu penyidik," jelas Martinus.

Hari ini, dia menambahkan, pihaknya telah memeriksa 9 dari 14 orang saksi yang telah dipanggil. Jika seluruh saksi memenuhi panggilan, maka penetapan tersangka segera dilakukan. Polisi juga akan memeriksa siapapun yang terlibat proses perencanaan, pengadaan, sampai proses pengawasan terhadap pengadaan UPS.

"Tentu kami akan tegas dan akan menerapkan hukum kepada siapapun yang terlibat," tandas Martinus.

Sejauh ini, sudah 12 orang yang telah diperiksa atas kasus dugaan korupsi pengadaan UPS sejumlah sekolah di DKI Jakarta dalam APBD DKI tahun anggaran 2014. Diantaranya 2 orang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 1 orang penyedia jasa, 4 orang Kepala Sekolah, 4 orang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun. (Fiq/Riz)