Prabowo: Politik Pasar Bebas Bakal Dikuasai Pemilik Modal

Liputan6.com, Bogor - Wacana partai politik mendapatkan kucuran dana dari APBN sebesar Rp 1 triliun dinilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu dikaji secara mendalam. Ia menilai bila rencana itu direalisasikan, maka rakyat tidak akan berkuasa melainkan yang memiliki uang saja.

"Kalau politik itu dibebaskan kepada pasar, nanti jadinya politik sistem demokrasi yang pemerintahannya dikuasai oleh orang yang punya uang. Jadi bukan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Melainkan berkuasanya orang yang punya uang bukan berkuasanya rakyat," kata Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Babakan Madang, Bogor, Selasa (10/3/2015).

Disinggung bila pemberian dana tersebut akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Prabowo menganggap hal itu belum tentu terjadi. Pasalnya negara Indonesia ini kaya raya.

"Negara Indonesia itu negara yang kaya raya. Tinggal bagaimana kita kelola kekayaan itu. ‎Masalahnya baru sekarang pemerintah menyadari banyak kebocoran kekayaan alam kita," tuturnya.

Wacana pemerintah membiayai partai politik sebanyak Rp 1 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebelumnya digulirkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sistem itu dinilainya sesuai dengan sejumlah negara.

"Ini kan berawal dari masalah pembiayaan, pendanaan, kampanye yang anggarannya jor-joran. Saya yang pernah jadi Sekjen Partai itu, sebagai partai pemenang pemilu, terima pembiayaan cuma Rp 2 miliar. Padahal itu menghidupi seluruh Indonesia yang begitu besar. Nah, ditingkatkan seharusnya," ujar Tjahjo di Bidakara, Jakarta, Senin 10 Maret 2015.

Menurut dia, ada beberapa negara telah mengadopsi hal tersebut, seperti Australia dan Jerman. Meski demikian, pertanggungjawabannya harus dimatangkan. (Ali/Mut)