Sukses

DPRD DKI Juga Anggarkan Alat Fitness untuk Sekolah di APBD 2015

Jika dijumlahkan, anggaran peralatan fitness untuk SMAN dan SMKN di 6 kecamatan di Jakarta Selatan itu senilai Rp 30 miliar.

Liputan6.com, Jakarta - Selain mengajukan gelontoran dana dalam jumlah fantastis untuk pengadaan alat penyimpan pasokan listrik bebas gangguan atau uninterruptible power supply (UPS), DPRD DKI Jakarta juga mengajukan anggaran untuk peralatan fitness untuk para siswa.

Berdasarkan data soft copy RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD yang diterima Liputan6.com, pengajuan peralatan kebugaran itu terdapat dalam pembahasan Komisi E untuk pengadaan Barang Langsung (BL). Peralatan ini khusus dianggarkan untuk Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan.

Pengadaan alat fitness ini tidak merinci untuk sekolah tertentu, hanya dituliskan cakupan wilayah sekolah yang mendapatkan, yaitu per kecamatan. Tiap kecamatan mendapat kucuran dana Rp 2.500.000.000.

Dana sebesar itu diperoleh tiap kecamatan untuk kemudian disebarkan ke SMAN atau SMKN yang ada di wilayah kecamatan bersangkutan. Namun, anggaran untuk SMAN dan SMKN tidak dalam satu paket alias dipisahkan.

Kecamatan yang mendapatkan anggaran itu adalah SMAN di Kecamatan Pancoran, Tebet, Pasar Minggu, Mampang, Setia Budi, dan Kebayoran Baru. Demikian pula anggaran peralatan fitness untuk SMKN, juga mencakup wilayah yang sama.

Jika dijumlahkan, anggaran peralatan fitness untuk SMAN dan SMKN di 6 kecamatan di Jakarta Selatan itu senilai Rp 30 miliar. 

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memutuskan melaporkan dugaan proyek-proyek siluman di RAPBD DKI Jakarta 2015 dan APBD DKI di tahun sebelumnya ke KPK. Ahok menyatakan ini dilakukannya untuk melindungi APBD DKI Jakarta.

'Dana siluman' yang dipersoalkan Ahok di RAPBD 2015 Jakarta senilai Rp 12,1 triliun. Di antaranya dana pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 25,5 miliar, pengadaan alat peraga Pendidikan Anak.

Hubungan Ahok dengan DPRD DKI makin meruncing setelah semua fraksi DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan hak angket, hak penyelidikan DPRD untuk kasus rancangan APBD DKI Jakarta dalam format e-budgeting yang diajukan Ahok ke Kemendagri. (Ado/Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini