Bima: Pengawalan Minim, Presiden Tak Mau Menyusahkan Warga Bogor

Liputan6.com, Bogor - Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berkantor di Istana Bogor membuat penjagaan di kota hujan itu semakin diperketat. Meski demikian, Walikota Bogor Bima Arya mengatakan kebijakan memberlakukan jalur satu arah di depan Istana Presiden bukan disebabkan hijrahnya Presiden.

"Presiden memang akan banyak beraktivitas di bogor, namun tidak pas jika dikatakan kebijakan-kebijakan Pemda (Pemerintah Daerah) Bogor dibuat setelah Pak Jokowi beraktivitas di Bogor. Yang khusus hanya masalah keamanan saja, kita akui keamanan akan lebih dijaga. Untuk itu, Pangdam (Panglima Kodam) dan Kapolda akan sering datang berkunjung ke Bogor," kata politisi muda PAN itu di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

Menurut dia, pemberlakuan jalur satu arah merupakan rangkaian dari agenda Pemda Bogor yang sudah lama diwacanakan pihaknya. Ia mengimbau agar masyarakat tak khawatir kehadiran Presiden akan menyumbang panjangnya kemacetan, karena Presiden Jokowi telah berpesan agar kegiatannya tak mengganggu lalu lintas kota Bogor.

"Penataan arus lalu lintas, mengurangi kemacetan, menata angkot memang sudah lama kita lakukan. Ada, tidak adanya Presiden. Presiden (Jokowi) juga tak mau aktivitasnya di Kota Bogor menyusahkan warga. Makanya pengawalan Presiden pun sangat minim. Ia biasa masuk ke Istana pun lewat pintu Kebun Raya," papar Bima.

Presiden Jokowi memutuskan mulai berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat sejak Senin 16 Februari 2015. Keputusan ini mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Khususnya masyarakat Bogor, yang tak mau kegiatan Presiden menambah parah kemacetan.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebelumnya mengungkapkan alasan berkantor di Istana Bogor, karena ketersediaan area pertemuan yang cukup, Jokowi juga menyukai lokasi dan suasana di Istana Bogor.
Istana Bogor yang dikenal dengan udaranya yang sejuk itu juga menjadi tempat kegemaran Presiden pertama RI Sukarno. Istana ini juga pernah menjadi saksi bisu penyusunan dan penyerahan Surat Perintah 11 Maret oleh Sukarno kepada tiga utusan Mayor Jenderal TNI (saat itu) Soeharto, pada 11 Maret 1966. (Riz)