Intelijen Indonesia Luput dari Proses Reformasi?

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat intelijen dari Imparsial Al Araf menilai Badan Intelijen Negara (BIN) adalah salah satu lembaga yang lolos dari koreksi hukum di masa reformasi. Padahal BIN kental akan pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto.

"Yang sangat saya ingin lihat adalah realitas intelijen Indonesia pascareformasi. Institusi yang nyaris luput dari proses reformasi adalah BIN. Ketika reformasi, koreksi terhadap BIN tidak terlalu kencang. Tidak heran terjadilah peristiwa seperti pembunuhan Munir yang diduga dilakukan oknum BIN," jelas Araf di kantor Komnas HAM Menteng Jakarta, Senin (23/2/2015).

Menurut Araf, ada beberapa faktor yang membuat kinerja BIN tidak efektif, antara lain karakter militeristik, menjadi alat partai politik yang berkuasa, dan tidak akuntabel.

"Pertama, dilihat dari strukturnya, BIN adalah institusi yang dikuasai orang-orang dengan background militer, sehingga tak bisa efektif dan efisien," ujar Araf.

Araf menuturkan, tidak berjalannya proses peradilan atas oknum-oknum BIN yang melanggar HAM juga mencerminkan sisi kebal hukum dan tidak akuntabelnya institusi tersebut.

"Ketiga, BIN masih menjadi alat penopang rezim. Perlu dicegah bagaimana intelijen menjadi alat politik rezim. Masih ada karakter kebal hukum dalam BIN, terlihat dalam kasus pembunuhan Munir. Keempat, akuntabilitas intelijen masih sangat rendah," tutur Araf. (Han/Sss)