Budi Gunawan Batal Dilantik, Politisi PDIP Merapat ke Rumah Mega

Liputan6.com, Jakarta Usai pengumuman pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, sejumlah politisi PDIP mulai berdatangan ke kediaman Presiden ke 5 RI Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar No. 27A-29 Menteng.

Pertama-tama, terlihat Wakil Sekretaris Jenderal (wasekjen) PDI P, Ahmad Basarah. Lalu, sekitar pukul 16.30 sebuah mobil berhenti tepat di dekat kerumunan wartawan yang menunggu di depan rumah Megawati. Ketua Fraksi PDIP itu pun turun dari mobil warna hitamnya, lalu masuk melalui pintu pos keamanan.

Setengah jam kemudian, seorang pria berbatik merah turun dari mobil berwarna putih dan masuk ke dalam rumah lewat gerbang utama.

"Nggak ada apa-apa," kata pria bernama Herman Hery, anggota Fraksi PDIP, sambil berjalan tergesa-tergesa ke arah gerbang, Rabu (18/3/2015).

Pantauan Liputan6.com, ada beberapa mobil yang masuk ke dalam halaman rumah Megawati yang berpegar putih. Antara lain mobil Tooyota Inova, Alphard, Lexus, dan Mercedes Benz.

Satu mobil Mercedes Benz berwarna abu-abu berhenti di depan rumah Mega, terlihat sosok wanita yang duduk di bangku belakang pengemudi membuka pintu mobil dan berbicara dengan seorang petugas keamanan rumah. Wanita itu pun kemudian menulis note untuk penghuni rumah, setelah itu ia pergi sambil menitipkan sebuah bungkusan besar.

"Bukan siapa-siapa..." jelas salah satu petugas keamanan yang menerima note dari perempuan di mobil.

Selain itu, terpantau pula mobil-mobil yang hendak merapat ke depan rumah, tetapi akhirnya hanya lewat atau memilih putar jalan untuk menghindari kamera para wartawan.

Sebelumnya, politisi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan PDIP akan membahas keputusan Jokowi yang membatalkan pelantikan Budi Gunawan dalam rapat fraksi di DPR. Sebab, hal ini menyangkut sistem ketatanegaraan apakah Jokowi sudah konstitusional atau tidak batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Tentu fraksi (PDIP) akan membicarakan ini dalam rapat, nanti kita bahas ada ketentuan-ketentuan ketatanegaraan konstitusional atau tidak juga yang akan dibahas," tandas Hendrawan. (Tya/Yus)