Komisi III Mungkin Bahas Pembatalan Pelantikan BG saat Reses

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan fraksi-fraksi‎ di Komisi III akan segera membahas keputusan Presiden Jokowi yang membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meskipun DPR sudah memasuki masa reses, namun tidak menutup kemungkinan Komisi III akan rapat terkait hal tersebut.

"Di tengah reses bisa saja Komisi III kumpul rapat membahas ini," kata dia di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Menurut dia, posisi Kapolri merupakan masalah yang cukup penting. Sehingga dalam masa reses sekalipun pihaknya akan menyempatkan waktu untuk membicarakan dibatalkannya pelantikan Budi Gunawan. Serta usulan baru calon Kapolri yang baru yakni Komjen Pol Badrodin haiti.

"Secara politik ketatanegaraan itu jangan sampai reses mengganggu kepentingan masyarakat, nanti kita tinggal telepon presiden dan Ketua (DPR) ada surat tidak dari presiden tentang keputusannya," kata Junimart.

Selain itu, sebagai politisi PDIP ia menambahkan pihaknya juga akan membahas keputusan tersebut dengan seluruh petinggi partai di DPP PDIP. Karena, menurut dia, sesuai hukum, Jokowi harus melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri karena status tersangkanya sudah digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang praperadilan.

"Nanti ada rapat di DPP bagaimana (sikap) partai. Tapi setahu saya, (PDIP) tetap mendukung program pemerintah sepanjang masih dalam koridor hukum dan membela msayarakat kecil. Secara politik hukum, presiden wajib melantik Budi Gunawan karena ini bukan bagian dari hak prerogratif presiden," ujar Junimart.
‎
Politisi PDIP lain, ‎Hendrawan Supratikno, mengatakan pihaknya akan membahas keputusan Jokowi tersebut‎ dalam rapat fraksi PDIP di DPR RI. Hal tersebut lantaran  menyangkut sistem ketatanegaraan, apakah Jokowi sudah konstitusional atau tidak dalam membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Harus diingat, lanjut dia, Budi Gunawan sebelumnya diajukan langsung oleh Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan telah disetujui oleh DPR.

"Tentu fraksi (PDIP) akan membicarakan ini dalam rapat, nanti kita bahas ada ketentuan-ketentuan ketatanegaraan konstitusional atau tidak juga yang akan dibahas," kata Hendrawan. (Tya/Yus)