Sukses

KY Respons Laporan Terhadap Hakim Praperadilan BG, Sarpin Rizaldi

Suparman mengatakan, sejak awal sidang praperadilan Budi Gunawan, KY sudah‎ membentuk tim untuk memantau.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) akan segera merespon laporan dugaan pelanggaran kode etik Majelis Hakim Sarpin Rizaldi dalam memutus perkara praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan. Sarpin dilaporkan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

"Laporan Anda akan kami segera tindak lanjuti dengan respon cepat, karena kasus ini sudah menjadi perhatian dunia," ucap Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki saat menerima laporan Koalisi di Gedung KY, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Suparman mengatakan, sejak awal sidang praperadilan Budi Gunawan, KY sudah‎ membentuk tim pemantau. Namun, untuk proses laporan ini, KY tidak bisa menjanjikan kapan tepatnya akan selesai.

"Tidak bisa definitif tanggal berapa selesainya. ‎Tapi saya usahakan sebelum 1 bulan selesai. Report dari lapangan harus segera disusun. Kami sedang mengumpulkan data-data dari lapangan untuk segera kita simpulkan terhadap perkara ini," ucap Suparman.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Hakim Sarpin Rizaldi ke KY. Sarpin dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Koalisi menilai, ada sejumlah hal yang menjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh Sarpin. Salah satunya Sarpin diduga menabrak peraturan soal praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 KUHAP, bahwa penetapan tersangka ‎tidak termasuk kategori sebagai objek praperadilan.

Sarpin dalam putusan praperadilan memutus men‎erima sebagian permohonan Komjen Pol Budi Gunawan. Dalam salah satu pertimbangannya, Sarpin menilai, penetapan tersangka Budi oleh KPK masuk ke dalam objek praperadilan.

Sarpin Rizaldi memang bukan nama baru dalam catatan Komisi Yudisial. Selama menjadi hakim, Sarpin sudah 8 kali dilaporkan ke KY ‎atas dugaan pelanggaran kode etik hakim. Salah satunya dilaporkan terkait suap. Namun, KY memastikan laporan-laporan itu tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan bukti yang kuat terjadi pelanggaran yang dilakukan Sarpin. (Mvi/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini