Wagub Djarot Temukan Bangunan Rp 6 M Mangkrak di Kepulauan Seribu

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa bangunan di pesisir pantai Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, terlihat tak terurus bahkan terkesan kumuh. Salah satunya bangunan yang sedianya diperuntukkan sebagai Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) terbengkalai sejak 2008.

Bangunan tersebut terlihat oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidajat saat melakukan kunjungan dadakan ke Pulau Untung Jawa, di tengah perjalanan menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu.

"Ini kok kumuh bangunannya. Untuk apa itu?" tanya Djarot sambil mengerutkan dahi, Jumat (6/2/2015).

"Pujasera, Pak. Untuk pusat UKM," jawab Bupati Kepulauan Seribu Tri Joko.

Djarot pun terkejut karena bangunan setengah jadi itu ternyata dikerjakan sejak 2008-2010 lalu dan kini mangkrak. Bahkan berdasarkan informasi dari Lurah Pulau Untung Jawa, Badri, biaya yang dikeluarkan untuk pembangunannya sebesar Rp 6 miliar lebih dan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Inilah kalau kita bikin perencanaan tidak matang. Terbengkalai bangunannya. Mubazir. Pemborosan. Kedepan tidak boleh terjadi lagi. 5 tahun terbengkalai," tegas Djarot.

Ia juga meminta Bupati Kepulauan Seribu untuk tidak melakukan pembangunan yang kemudian tidak dimanfaatkan. Terlebih dibiarkan begitu saja tanpa perbaikan.

"Kok jadi monumen. Kumuh," ucap Djarot sambil berkeliling mengecek kondisi bangunan Pujasera tersebut.

Untuk memperbaiki itu, ia meminta Lurah Pulau Untung Jawa mengajukan anggaraan revitalisasinya ke dalam APBD Perubahan 2015 nanti. Sebab Djarot menilai sebenarnya ide pusat UKM itu sangat bagus bagi peningkatakan perekonomian di daerah itu.

"Usulkan anggarannya. Ini sebenarnya bagus. Perbaiki bangunannya. Perkuat pondasinya. Dibenahi kembali. Pengelolaannya diserahkan ke pemerintah kabupaten saja. Jangan lagi didikte Suku Dinas (sudin)," tandas Djarot.

Lurah Pulau Untung Jawa, Badri mengungkap, penyebab terbengkalainya bangunan Pujasera itu karena konstruksinya yang ternyata tidak layak. Pondasinya tak kokoh dan mudah tergerus air laut. Ia menjelaskan pembangunan pondasi dilakukan pada 2008 lalu, kemudian tahap kedua dikerjakan pada 2010. Seluruhnya di bawah wewenang Dinas Koperasi dan UMKM DKI.

"Konstruksinya nggak layak. Nggak kuat. Harus dibongkar. Dijebol dan diperkuat pondasinya. Ini nggak pakai CSR. Murni APBD. Tahap pertama saya kurang tau anggarannya. Tapi tahap kedua Rp 6 miliar," jelas Badri. (Mut)