Sukses

Antisipasi Membludaknya Massa, 2 Mobil Barracuda Jaga Gedung KPK

Sejak pukul 14.30 WIB ratusan orang mulai memadati halaman depan Gedung KPK. Mereka menggunakan mobil yang dilengkapi pengeras suara.

Liputan6.com, Jakarta - Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini kembali menjadi tujuan pengunjuk rasa yang ingin menyatakan dukungannya atas kisruh KPK-Polri.

Untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan di lokasi tersebut, kepolisian menerjunkan ratusan personel Brimob dan Polsek Setiabudi, Polres Jakarta Selatan, serta Polda Metro Jaya. Bahkan, 2 mobil Barracuda telah diparkir tepat di depan Gedung KPK.

"Setidaknya ada 390 personil gabungan dari Polsek, Polres, dan Polda Metro serta 2 Baracuda," ujar Kapolsek Setiabudi AKBP Audie Latuheru di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Sementara jumlah massa yang diperkirakan akan datang memenuhi depan Gedung KPK menurut Audie mencapai sekitar 1.000 orang. "Saat ini baru ratusan yang datang," katanya.

Sementara itu, sejak pukul 14.30 WIB ratusan orang telah mulai memadati halaman depan Gedung KPK. Pantauan Liputan6.com, mereka menggunakan sebuah mobil yang dilengkapi pengeras suara berukuran besar.

Yang pertama hadir adalah ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Masyarakat Peduli Indonesia (MPI). Mereka menyatakan dukungannya kepada KPK yang dianggap telah menjadi korban kriminalisasi.

"Kami mendukung jelas bukan karena buruh selalu ditindas atau dikrimilalisasi, ini masalah tentang Indonesia. KPK adalah lembaga yang selalu diimpikan masyarakat Indonesia. Hampir 17 tahun reformasi, tapi pejabat tak jera korupsi. Jadi sangat ironis jika lembaga ini dikriminalisasi," teriak seorang pengunjuk rasa dari atas mobil dengan pengeras suara.

Selain itu, mereka juga mendesak KPK terus mengusut dugaan rekening mencurigakan pejabat negara yang akan dilantik dalam waktu dekat ini, yaitu Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito.

"Sigit punya rekenin gendut sebagaimana hasil penelusuran PPATK. KPK harus usut itu sebelum dia dilantik jadi Dirjen Pajak. Sigit juga diduga kuat menaikkan nilai NJOP pengadaan lahan kawasan terpadu di Banten. Dan di Kejagung telah menetapkan 5 tersangka namun anehnya Sigit malah mau dijadikan Dirjen Pajak," kata dia.

Saat mereka berorasi muncul lagi ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Save Indonesia (ASI) yang mendesak Abraham Samad Cs tidak mundur dari jabatannya terkait polemik yang terjadi belakangan ini.

"Nanti akan datang lagi dukungan tokoh-tokoh lintas agama ke KPK," ujar salah seorang petugas polisi.

Sementara itu, akibat unjuk rasa ini, jalur lambat di depan Gedung KPK, tepatnya yang dari arah Menteng menuju Mampang terpaksa ditutup. Pengendara yang melintas dialihkan ke jalur cepat. Dan kemacetan panjang tak bisa dihindari. (Ado/Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini