Survei: Kisruh KPK Vs Polri Tak Gerus Dukungan untuk Jokowi-JK

Sidang Perdana Kabinet Kerja Jokowi-JK — Presiden Jokowi memberikan arahan kepada para Menteri Kabinet Kerja saat sidang perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Selama 100 hari kepemimpinannya, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla atau JK dinilai telah menghasilkan berbagai gebrakan kebijakan. Di antara yang paling populer dan mendapatkan dukungan masyarakat, yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dalam surveinya, lembaga survei Populi Center menyatakan, kebijakan penurunan harga BBM itu mendapat dukungan rakyat sebesar 93,8%. Tak cuma penurunan harga BBM, kebijakan Jokowi-JK lain yang dinilai didukung masyarakat, yakni swasembada pangan 73,3%, dan penenggelaman kapal asing pencuri ikan 72,8%.

"Sementara kebijakan dengan popularitas yang paling rendah adalah kenaikan BBM sebesar 16,8%, perubahan kurikulum dengan 50,4%, dan poros maritim dunia 53,8%," kata peneliti utama Populi Center Nico Harjanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).

Nico mengatakan, dalam survei ini juga didapatkan isu prioritas yang harus segera diselesaikan Jokowi-JK pada 2015 ini. Yakni persoalan kemiskinan dan isu pemberantasan korupsi.

"Mayoritas responden sebesar 31,1% setuju kemiskinan adalah isu terpenting diikuti isu pemberantasan korupsi sebesar 27,4%, dan isu pengangguran 19,3%," ujar dia.

KPK Vs Polri

Selain itu, ada pula temuan lain. Yakni soal kisruh ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Dalam survei ini diketahui, polemik di antara 2 lembaga penegak hukum tersebut belum menggerus dukungan publik terhadap Jokowi.

"Temuan survei ini tingkat kepuasan responden terhadap kepemimpinan Jokowi sebesar 70,1%, yang tidak puas 25,8%, dan responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 4,1%," tutur dia.

Karena itu, Nico berharap Jokowi bisa mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara secara independen terkait permasalahan KPK dan Polri.

"Tanpa harus tersandera oleh kepentingan sempit oligarki ‎partai pendukungnya," tandas Nico Harjanto.

Survei dilakukan sejak 16-22 Januari 2015 di seluruh 34‎ provinsi dengan 1.200 responden dan metode acak bertingkat. Margin of error dalam penelitian ini, yakni -/+ 2,98% dan tingkat kepercayaan 95%. (Ndy/Tnt)