Jokowi Lantik Budi Gunawan Jadi Kapolri Setelah Terima Surat DPR

Belum Siapkan Skenario

Pemerintah juga belum menyiapkan skenario apabila Budi Gunawan ditahan oleh KPK. ‎Ia juga yakin mantan ajudan Presiden Megawati itu tidak akan ditahan dalam waktu dekat. Sebab, melihat dari kasus korupsi yang menimpa mantan Ketua BPK Hadi Poernomo, sejak ditetapkan sebagai tersangka belum ada kelanjutannya lagi.

"Masa ditahan. Sudah berapa lama Pak Hadi, nggak apa-apa kan. Ditahan itu kalau orang itu mau lari, mau apa, ya kan gitu," imbuh dia.

JK juga yakin Budi sebagai petinggi Polri akan bekerja sama dengan KPK dan tidak akan melarikan diri. Bahkan, azas praduga tak bersalah tetap harus diutamakan.

"Masa Budi mau lari. Yang dimaksud korupsi kan itu yang merugikan negara, yang melanggar hukum, yang memperkaya diri sendiri. Tentu musti dicari dulu apa yang dilanggar. Yang mana yang merugikan negara, kan gitu kan," ungkap JK.

"Ya Tentu dong (asas praduga tak bersalah‎). Kalau tidak pakai itu, kita tangkap saja Anda semua hari ini kan," tambah Ketua PMI itu.

JK juga menyampaikan kasus ini tak akan menciptakan ketegangan antara KPK dan Polri. ‎Sebab, yang diincar KPK bukan jabatan, tapi oknum yang melakukan korupsi. Ia juga menjamin pemerintah tak akan ikut campur dan meminta agar jalannya hukum berlaku secara adil.

"Ndak lah, jangan lupa di KPK juga banyak orang Polri. Setengah dari orang KPK itu orang Polri, masa tegang-tegang. Yang diincar orang bersalah bukan jenderalnya. Itukan urusan hukum lah. Kita tidak ingin campuri, yang penting fair ya," tandas JK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. "Setelah penyelidikan yang begitu lama, KPK menemukan lebih dari dua alat bukti dan memutuskan BG sebagai tersangka penerima hadiah ketika tersangka menjabat sebagai penyelenggara negara," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Menurut Samad, kasus yang menjerat Budi terjadi ketika dia menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier di Mabes Polri dan jabatan lainnya. Sudah setengah tahun lebih KPK menyelidiki transaksi mencurigakan terkait dia. KPK kini bahkan mencegah anak Budi Gunawan ke luar negeri.

Dugaan rekening tak wajar Budi Gunawan mengemuka ketika PPATK melakukan penelusuran pada 2010 terhadap sejumlah pejabat polisi, termasuk pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu. Dari hasil penelusuran, ditemukan ada indikasi tak wajar dalam rekeningnya.

Temuan tersebut telah dilaporkan PPATK kepada Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang berwenang untuk mengklarifikasi dan menindaklanjutinya. Polri kemudian melakukan penelusuran internal yang berujung pada kesimpulan bahwa rekening Budi Gunawan adalah wajar dan merupakan hasil bisnis dia.

Jenderal bintang tiga itu dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pernah menjadi ajudan Megawati pada 2001-2005. Budi juga sempat menduduki jabatan Kapolda Jambi dan Kapolda Bali. (Tnt/Mut)