Sukses

JK: Tanpa Persiapan, Cabang KPK di Daerah Bisa Jadi Mafia Hukum

JK menyebut bisa saja terjadi mafia hukum lantaran kekuasaan KPK yang besar.

Liputan6.com, Jakarta - KPK berniat membuka kantor cabang di tiga zona, yakni barat di Sumatera, tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi. Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan KPK harus mempersiapkan secara matang sebelum membuka kantor cabang tersebut.

"Kalau nggak disiapkan orang, nggak disiapkan sektor perangkatnya, bisa benar itu jadi mafia hukum," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

JK menyebut bisa saja terjadi mafia hukum karena kekuasaan KPK yang besar.‎ Kewenangan yang begitu besar tentu bisa menimbulkan macam-macam.

"Dengan kewenangan yang begitu besar. Kita harus hati-hati, karena begitu besarnya KPK maka begitu orang diambil maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," tegas JK.

‎JK mengatakan lembaga pimpinan Abraham Samad itu harus melakukan kajian mendalam soal kantor cabang tersebut. Sebab, KPK di Jakarta saja sudah kesulitan sumber daya manusianya.

"Kita menunggu studinya, apa cukup orang. Komisionernya kan di jakarta, apa bisa mengawasi di daerah itu. Biar diuji coba dulu 1-2 orang, jangan langsung. Karena yang di Jakarta saja KPK kesulitan orang, ditarik sedikit kejaksaan itu sulit KPK buat jalan," tandas JK.

Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengatakan, kantor cabang KPK di sejumlah daerah akan dibangun jika mendapatkan persetujuan anggaran dari DPR. Rencananya, KPK akan membuka kantor cabang di tiga zona, yakni zona barat di Sumatera, zona tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi.

Jika alokasi anggaran untuk kantor cabang daerah KPK disetujui, KPK akan membuka kantor di Medan, Balikpapan, dan Makassar.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK melihat ada potensi keberadaan agen perubahan yang bisa diajak bekerja sama dalam membangun sistem pencegahan korupsi. KPK akan mendorong sejumlah pihak yang akan menjadi rekan KPK dalam memberantas korupsi melalui kantor cabang.(Ali)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK

  • Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
    Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.

    Jusuf Kalla

  • JK