Jokowi: Negara Harus Punya Wibawa dengan Kelengkapan Alutsista

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin meningkatkan wibawa Indonesia di mata internasional. Hal itu bisa terwujud jika kekuatan alutsista memadai. Maka itu peningkatan alutsista menjadi komitmen pemerintahannya.

"Setelah saya lihat pameran ini yang merupakan kebanggan kita semua, TNI memiliki alutsista ada yang sudah modern namun masih ada yang ketinggalan," ujar Jokowi usai meninjau pameran alutsista TNI AD di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

"Tapi komitmen pemerintah dan negara saya kira ingin diperbaiki semuanya dan kita ingin negara ini punya wibawa. Alutsista yang kita punyai saya kira sudah memperlihatkan arah ke sana. Kita harus punya wibawa," tegas dia.

Menurut Jokowi, pameran alutsista TNI AD yang diselenggarakan hampir sepekan hari di Monas menunjukan kebanggaan masyarakat kepada TNI. "Kita telah melihat semua tank, helikopter serbu, helikopter angkut, meriam dan juga yang berkaitan dengan drone (pesawat intai tanpa awak)."

"Kopassus juga telah dilengkapi senjata yang komplit dan modern. Saya lihat masyarakat sangat bangga memiliki TNI dan rasa memiliki itu yang ingin kita hadirkan dalam pameran, sehingga bisa menimbulkan semangat bela negara," jelas dia.

Terkait jumlah anggaran untuk alutsista TNI, Jokowi mengaku tidak tahu secara rinci. Namun dia akan menambahkan anggaran alutsista.

"Saya nggak hafal secara rinci, tapi yang jelas akan kita tambahkan lagi dalam APBNP (2015). Semuanya penting, semuanya masih kurang dan terus akan kita tambah," pungkas Jokowi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebelumnya telah mengumumkan akan menghabiskan anggaran pertahanan hingga Rp 150 triliun antara 2010-2014 dan menargetkan tercapainya kemandirian senjata untuk kebutuhan TNI.

Presiedn Jokowi sebelumnya berjanji akan meningkatkan alokasi anggaran bagi TNI dan Kepolisian RI sebesar tiga kali lipat. Peningkatan anggaran menyasar pembaruan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dan kesejahteraan personel. Namun peningkatan anggaran itu harus diimbangi pertumbuhan ekonomi di atas 7% terlebih dulu. (Rmn)