Imbauan DPR untuk Jokowi Pasca-Longsor Banjarnegara

Liputan6.com, Jakarta - Longsoran tanah menimbun sekitar 150 rumah warga di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 39 Orang tewas ditelan longsor Banjarnegara dan 69 lainnya belum ditemukan.

Pasca-peristiwa memilukan itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun meminta agar pemerintahan Presiden Jokowi tegas melarang warga untuk bermukim di daerah-daerah rawan tanah longsor dan bencana alam lainnya.

"Untuk yang statusnya rawan, harus ada keberanian ambil kebijakan agar daerah itu tidak lagi ditempati. Sebab itu akan mendatangkan bencana yang lebih besar kepada masyarakat," ucap Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Intinya, lanjut politisi PKS itu, pemerintah harus meningkatkan upaya-upaya mengurangi risiko bencana bagi masyarakat di kawasan rawan bencana atau mitigasi. Caranya, sambung dia, melalui pembangunan fisik hingga penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Untuk meningkatkan program ini, maka pimpinan dewan dan komisi terkait akan mengusulkan agar pemerintah memperkuat pos anggaran guna merancang program mitigasi terutama melacak daerah-daerah rawan bencana. Hal itu akan dikoordinasikan pada 7 Januari 2015 nanti ketika pemerintah mengajukan APBN.

"Itu tentunya menjadi sarana pemerintah-dewan untuk mendiskusikannya lebih jauh," tandas Fahri.

Sebelumnya, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga saat ini jumlah korban tewas akibat longsor yang menimpa Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menjadi 39 orang. Sementara 69 orang diduga masih tertimbun longsor Banjarnegara dan tengah dalam proses pencarian. (Mut)