Pengamat: Menteri Harus Hati-hati Wacanakan Sesuatu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla tampaknya harus berhati-hati ketika membuat wacana, terutama yang menyangkut agama. Misalnya masalah kolom agama yang diwacanakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan wacana pelaksanaan doa di sekolah yang disampaikan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan.

Menurut Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo, sekalipun kedua menteri tersebut sudah mengklarifikasi, hal ini bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya.

"Harus hati-hati dalam mewacanakan sesuatu. Hari ini oposisi sangat kuat mengawasi gerak-gerik pemerintah Jokowi. Tentu jika sekalinya melakukan tindakan yang reaktif, akan dimanfaatkan oleh oposisi. Politik sekarang gapnya sangat terlihat antara KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih)," ujar Andar usai diskusi bertema 'Mencari Format Baru Relasi Islam dan Pancasila' di Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Meskipun demikian, hal yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK adalah hal yang wajar. Akan tetapi, dirinya menyarankan agar Jokowi-JK bisa mengawasi "bawahannya" dalam bekerja.

"Jokowi ini kan ingin memutuskan diri dari gaya pemerintahan sebelumnya. Mereka fokus kerja-kerja. Namun, harusnya bisa lebih berhati-hati dan tidak menyinggung hal yang kecil. Fokus saja pada kebijakan sentral seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Itu misalnya," tegasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) Ma'mun Murod Al-Barbasy mengatakan Jokowi harus mengawasi betul kinerja para menterinya. "Kebijakan menteri itu kan sepengetahuan presiden. Seharusnya bisa lebih mengontrol, jangan sampai ada timbul ketidakpercayaan, dan keraguan terutama dalam merelasikan hal yang berbau agama, khususnya agama Islam," kata Ma'mun. (Alv/Ans)