'Jurus' JK Atasi Konflik di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Tanah Papua hingga kini belum bisa lepas dari berbagai konflik horizontal. Peristiwa terbaru yakni penyerangan warga ke Polsek dan Koramil di kawasan Paniai, Papua.

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK punya cara ampuh mencegah konflik kembali terjadi di tanah Papua. Salah satunya dengan meningkatkan produktifitas para penduduk di wilayah timur Indonesia itu.

"Kenapa masih bermasalah? Kita harus tingkatkan produktifitas Papua. Kalau dibandingkan Jawa hanya Rp 2 juta per orang, di sana Rp 10 juta per orang," kata JK usai menandatangani MoU PMI dan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).

"Belum lagi, pimpinan keamanan hanya setempat-setempat. Jadi TNI bantu mengatasinya," sambung dia.

Pria yang dikenal sebagai tokoh yang kerap mendamaikan daerah konflik ini mengatakan, stigma masyarakat tentang Papua harus diubah dengan memahami kondisi di Papua.

Saat ini, lanjut JK, masyarakat Papua mengira pemerintah mengambil kekayaan Papua untuk masyarakat wilayah bagian lainnya. Padahal kenyataannya berbeda.

"Itu ingin saya sampaikan, seluruh pendapatan Papua royalti tambang, pajak kurang lebih Rp 16 triliun. Sekarang menurun karena Freeport banyak kurang. Di lain pihak anggaran untuk Papua Rp 35 tirilun. Jadi negara itu mensubsidi Papua kira-kira Rp 17 triliun per tahun," jelas JK.

Menurut JK, konflik yang terjadi di Papua saat ini memang kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Hal itu terutama saat konflik bersentuhan dengan TNI dan Polri. Padahal, tidak serta merta konflik selalu berkaitan dengan HAM.

"Saya katakan pada panglima (TNI). Kalau ada rakyat kena tembakan selalu dianggap melanggar HAM. Tapi kalau TNI polisinya ditembak itu tidak dihitung HAM. Padahal yang duluan ditembak tentara polisi. Jadi ada yang harus ditangani dengan pembangunan yang baik," tandas JK.

Wapres Jusuf Kalla atau JK dikenal banyak berhasil menangani konflik horisontal di beberapa daerah, seperti konflik berkepanjangan di Aceh dan Maluku. (Rmn/Mut)