Komisi I DPR Dukung Jokowi Tempatkan Polri di Bawah Kementerian

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, mendukung rencana penempatan Polri di bawah kementerian. Seperti TNI saat ini yang sudah di bawah naungan Kementerian Pertahanan.

Rencana itu sebelumnya dimunculkan kembali oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

"Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri di bawah kementerian. Ini bertujuan agar konflik antara TNI-Polri tidak terus berulang kali terjadi," ujar Mahfudz di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Menurut dia, Polri memang perlu direformasi agar tidak terus menerus memberikan kesan bahwa polisi masih menjadi militer. Sementara, TNI sudah berada di bawah sipil. Contohnya, anggaran TNI yang ada di Kementerian Pertahanan, berbeda dengan polisi yang anggarannya masih langsung di bawah presiden. Karena itu, Mahfudz berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat mengambil tindakan tegas.

"Tentara dulu juga menolak ketika mau direformasi. Tapi kini kita lihat hasilnya ketika militer di bawah supermasi sipil tidak ada lagi TNI berbisnis. Kalau tidak seperti itu siapa yang bisa melarang TNI berbisnis?" tandas politisi PKS itu.

Mahfudz menegaskan, yang paling penting dari penuntasan reformasi Polri yakni menyelesaikan konflik TNI-Polri. Karena jika posisi TNI-Polri tidak disejajarkan melalui cara ini, maka dikhawatirkan konflik itu akan terus terjadi.

"Kalau Polri di bawah kementrian akan banyak menyelesaikan masalah," kata Mahfudz.

Sebelumnya, Ryamizard menilai Polri seharusnya tak berada di bawah presiden langsung karena presiden sudah terlalu banyak urusan.

"Presiden itu repot loh, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah presiden karena panglima tertinggi itu presiden. Tapi ada dualisme, masih ada menteri pertahanan, itu membantu. Tidak bisa presiden sekarang urusin polisi, repot dia," ujar Ryamizard Ryacudu beberapa waktu lalu.

Banyak negara lain, lanjut Ryamizard, yang kepolisiannya berada di bawah kementerian. Meski demikian, mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) pada era presiden Megawati Soekarnoputri tersebut mengaku belum tahu kementerian apa yang cocok membawahi Polri. "Kementerian apa itu nanti terserah presiden lah," kata Ryamizard. (Sun/Mut)