Jokowi Dicap Angkuh Media Malaysia, Ini Tanggapan Wasekjen PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Media asal Malaysia, Utusan, menerbitkan tulisan mengejutkan. Dalam Tajuk Rencana media tersebut mereka melabeli Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi sebagai sosok yang angkuh dan lebih memilih pendekatan konfrontasi akibat ingin menenggelamkan kapal penjaring ikan ilegal.

Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Ahmad Basarah menghormati kebebasan pers di Malaysia termasuk kebebasan mengkritik presiden Indonesia.

"Hanya saja pernyataan tersebut kurang tepat karena ancaman menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di laut Indonesia tersebut bukan ancaman bagi negara ataupun bangsa Malaysia. Pernyataan tersebut adalah pernyataan keras bagi para pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia yang berasal dari negara mana pun," papar Basarah.

Menurut dia, dengan pernyataan tersebut, media massa Malaysia itu justru seolah-olah mengakui bahwa memang ada pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia yang berasal dari negara Malaysia.

"Saya kira pernyataan tersebut adalah pernyataan yang kurang cerdas. Di samping itu pernyataan keras Presiden Jokowi memang diperlukan mengingat sudah akutnya kasus-kasus pencurian ikan di wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut bersifat preventif atau mencegah agar siapa pun tidak lagi dengan leluasa dapat mencuri ikan di wilayah laut Indonesia," jelas dia.

Selain itu, menurut Basarah, pesan tersebut juga diperuntukkan bagi aparat negara Indonesia yang memang disinyalir juga sering berkongsi dengan kapal-kapal pencuri ikan di yang masuk di wilayah laut Indonesia.

Sementara, politisi PDIP Eva Sundari mengatakan tulisan media Malaysia tersebut agak aneh karena Jokowi terpilih karena rendah hati dan bersahaja.

"Mana ada orang bersahaja, kok angkuh. Kalau tegas betul, tampaknya media sana mendefinisikan tegas memproteksi kepentingan nasional RI yang mungkin mengancam kepentingan Malaysia sebagai keangkuhan karena selama ini pemerintah RI melakukan pembiaran terhadap illegal fishing," tutur Eva.

Menurut Eva, Jokowi kan sedang melakukan perintah konstitusi. "Jika semua warga negara 2 negara saling mematuhi hukum tidak akan asda masalah," pungkas Eva Sundari. (Ans)