Jokowi Pilih Bangun Pelabuhan Ketimbang Jembatan Selat Sunda

Liputan6.com, Banten - Pemerintahan Jokowi-JK memutuskan tidak melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Presiden Jokowi lebih memilih membangun pelabuhan untuk menyelaraskan konsep kemaritiman yang digagasnya.

Pelabuhan internasional di Indonesia saat ini terfokus di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pemerintah pun berencana membangun kembali Pelabuhan Bojonegara di Kabupaten Serang, untuk mengurangi kepadatan di Tanjung Priok.

"Terus nanti di Cilamaya juga ada, ini nanti kalau saling berkompetisi, ke depannya kalau tidak dihitung, bisa tiga-tiganya mati. Yang bisa mendorong itu adalah zona-zona industri itu," kata Jokowi saat meninjau pelabuhan Merak di Kota Cilegon, Banten, Selasa (25/11/2014).

Pembangunan JSS tak dilanjutkan dikarenakan hanya memfokuskan pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan Jokowi sendiri akan meratakan pembangunan hingga ke Indonesia bagian timur.

Karena itu lah, poros maritim menjadi program unggulan di masa pemerintahannya paling tidak untuk 5 tahun ke depan.

"Bahwa Tanjung Priok sekarang ini juga dibangun, dari yang sekarang kira-kira 5,50 juta TEUs (Twenty-foot equivalent units) per tahun menjadi 15 juta TEUs pertahun pada 2017, kalau Tanjung Priok sudah 15 juta, nanti ada pelabuhan yang kapasitasnya gede juga," terang dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil memastikan pemerintah tidak akan melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Penghentian proyek seharga Rp 200 triliun tersebut disebabkan banyak pertimbangan, salah satunya tidak selarasnya dengan konsep kemaritiman yang digagas Presiden Joko Widodo saat ini. Sehingga Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghentikannya.

Sementara itu, Jokowi bersama rombongan melakukan peninjauan ke Pelabuhan Merak yang kemudian menyebrang menggunakan kapal Ferry ke Lampung. Dia direncanakan melakukan 'blusukan' ke wilayah Sumatera selama beberapa hari.

Kedatangan Jokowi sendiri melibatkan 1.418 personel gabungan yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polda Banten, hingga keamanan dari pemerintah daerah.