Hanura Bakal Hadang Hak Interpelasi DPR Terkait Kenaikan BBM

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Hanura di MPR RI, Muhammad Farid Alfauzi, menegaskan pihaknya akan menghadang langkah interpelasi (hak tanya) oleh sejumlah anggota dewan terhadap pemerintah, menyusul kenaikan harga BBM subsidi. Sebab, dirinya menilai ada potensi hal itu dijadikan alat untuk menjatuhkan pemerintah.

"Kami dari Hanura tentu saja akan hadang gerakan ini (Interpelasi) secara maksimal," tegas anggota Komisi VI DPR RI itu di komplek parlemen, Senayan, Selasa (25/11/2014).

Langkah interpelasi ini, dinilainya bisa mengguncang kondisi ekonomi Indonesia. Dunia internasional akan melihat bahwa pemerintahan bangsa ini tak kuat. Sehingga kemudian investasi dapat terganggu dan pada akhirnya masyarakat yang merasakan dampaknya.

"Kalau hak interpelasi menurut saya masyarakat pun tak akan setuju," kata Farid.

Apabila hak interpelasi terhadap kenaikan harga BBM dijadikan bahan untuk menjatuhkan pemerintahan, dinilainya sebagai langkah berlebihan dan tidak memikirkan kondisi masyarakat. Di samping itu, imej Indonesia menjadi buruk di mata dunia. Pihak internasional akan melihat kondisi pemerintahan Indonesia tidak stabil. Padahal dinilai kenaikan ini adalah cara menghemat anggaran dan mengalihkannya ke penggunaan yang tepat sasaran.

"Kalau ini diinterpelasi kemudian berujung impeachment saya yakin masyarakat tak akan setuju. Saya pikir ini langkah yang sangat lebay," kata Farid.