Jokowi Dinilai Ciptakan Sejarah Baru Kenaikan BBM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000. Kebijakan Jokowi itu pun menuai kontroversi.

Salah satunya muncul dari anggota Fraksi PAN DPR RI Teguh Juwarno, yang menilai pemerintahan Jokowi-JK telah mencetak sejarah baru di Indonesia.

"Ini sejarah bagi bangsa Indonesia kala BBM dinaikkan, sementara harga minyak dunia sedang turun," ujar Teguh di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Ia juga menyatakan, pemerintah terlalu terburu-buru menaikkan harga harga BBM. Terlebih, inflasi diperkirakan mencapai 2,6% akibat kenaikan harga BBM subsidi.

"Tidak disiapkan jaring pengaman sosial untuk melindungi rakyat miskin dari tekanan inflasi, harga-harga yang diperkirakan menurut BI akan mencapai 2,6 persen," kata dia.

Teguh pun menyayangkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Jokowi masih belum maksimal. "Yang dijanjikan pelaksanaannya masih karut marut dan belum pernah dibahas bersama parlemen," kata Teguh.

Alasan Jokowi

Saat mengumumkan kenaikan harga BBM, Presiden Jokowi menyatakan, langkah pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran yang harusnya untuk pembangunan infrastruktur.

"Selama ini pemerintah memerlukan anggaran untuk membangun infrastruktur, namun anggaran tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM," jelas Jokowi di Istana Negara, Senin 17 November malam.

Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah dengan terpaksa harus menaikan harga BBM Subsidi. Jokowi menaikan harga premium sebesar Rp 2.000 per liter dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan untuk solar juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.000 per liter dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500.

Menurut Jokowi, dengan kenaikan harga tersebut, subsidi tidak dihilangkan tetapi hanya dialihkan ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan, bandara dan juga pelabuhan. Selain itu, pemerintah juga akan mengalihkan subsidi tersebut langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera. (Ant/Mut)