Cek E-KTP Palsu, Polri Akan Libatkan Kepolisian Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, ada kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP palsu beredar di masyarakat. E-KTP palsu itu diindikasikan buatan China dan Prancis.

Menurut Tjahjo, indikasi itu ditemukan sebelum dia menjabat menteri dalam negeri (mendagri). Untuk itu, Tjahjo akan menyerahkan urusan e-KTP palsu ke polisi.

Saat dikonfirmasi, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri akan berkoordinasi dengan kepolisian luar negeri untuk mencari informasi awal dan mengungkap kebenaran masalah ini.

"Data awal tentang informasi tersebut agar bisa dilakukan penyelidikan apakah bisa ditindaklantjuti oleh Bareskrim atau polisi," kata Irjen Pol Ronny di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Dengan data awal tersebut, kata Ronny, pihaknya baru bisa mengambil langkah untuk menindaklanjuti kasus ini. Dia melanjutkan, polisi saat ini belum bisa membeberkan lebih detail masalah ini karena masih menunggu dan meminta perkembangan ke Baintelkam. Yang pasti Baintelkam Polri juga tengah menelusuri pihak-pihak yang diduga kuat terlibat pemalsuan, baik dari dalam ataupun luar negeri.

"Pencegahan agar tidak terjadi pidana dan bisa dicari yang terbaik agar tidak disalahgunakan. Saya harus tanya dulu apa yang badan intelijen dapatkan, yang melakukan orang luar negeri atau orang Indonesia yang di luar, yang jelas harus koordinasi dulu dengan Kementerian Luar Negeri juga," ungkap Ronny.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap adanya pemalsuan e-KTP oleh percetakan di luar negeri. Hanya saja, Tjahjo masih merahasiakan negara lain yang menjadi lokasi pemalsuan e-KTP. Berkembang ada 2 negara yang mencetak dan telah memalsukan e-KTP itu, yakni China dan Prancis.

Tjahjo tidak membenarkan ada intervensi asing dalam pembuatan e-KTP palsu ini karena menurut dia justru dilakukan oleh orang Indonesia. Namun pengusutan lebih jauh akan diserahkan kepada polisi.

"Kalau yang 'main' ya orang Indonesia sendiri. Saya tidak mengatakan orang Kemendagri," ucap dia. Menurut Tjahjo, persoalan ini menjadi salah satu penghambat mengapa hingga kini masih ada hampir 5 juta jiwa penduduk yang belum mendapatkan e-KTP.

Untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelayanan e-KTP, Tjahjo menginstruksikan untuk menghentikan sementara roses pembuatan e-KTP, setidaknya hingga Januari 2015. Alasannya, negara harus menjamin keamanan data kependudukan seluruh warga negara serta menjamin tidak ada kontrol pihak lain.

"Negara sudah semakin global, tapi apa pun kunci itu harus ada di tangan Indonesia," pungkas Mendagri Tjahjo Kumolo. (Sun/Ans)