Gema Hanura Tolak Rencana Jokowi Naikan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menuai reaksi. Tak hanya kubu Koalisi Merah Putih (KMP), organisasi yang berasal dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pun ikut menolak rencana kenaikan harga BBM itu.

Salah satunya organisasi yang beraviliasi dengan Partai Hanura, Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Gema Hanura) menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM. Mereka menilai, kebijakan itu hanya akan menambah kesulitan masyarakat.

"DPN Gema Hanura mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi atau menolak kenaikan harga BBM," kata Ketua DPN Gema Hanura Erik Satrya Wardhana, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2014).

Erik mengatakan, BBM bersubsidi adalah komoditi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagain besar masyarakat miskin justru membutuhkan BBM bersubsidi.

"Catatan kami, 40% BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kendaraan bermotor roda 2, 7% bus dan truk pengangkut barang, dan 53% dikonsumsi oleh mobil penumpang, termasuk mobil pribadi dan angkutan umum," jelas Erik.

Dia menjelaskan, secara langsung kenaikkan harga BBM akan mendorong naiknya harga barang dan jasa. Misalnya saja bahan pokok, ongkos angkutan umum yang selama ini paling dirasakan masyarakat kalangan bawah.

"Pada gilirannya, akan menekan daya beli masyarakat, menurunkan tingkat kesejahteraan, bahkan mendorong meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan," jelas Erik.

Cara Lain

Wasekjen Partai Hanura Nasrun Marpaung menambahkan, pemerintah masih punya banyak cara untuk menyelamatkan APBN selain menaikan harga BBM.

"Sampai saat ini, pemerintah belum juga menentukan sikap yang jelas terkait kenaikan harga BBM. Karena itu, kami dari Gema Hanura menyodorkan beberapa langkah dan saran untuk menjadi pertimbangan," kata Nasrun.

Menurut salah satu ketua Gema Hanura itu, pemerintah bisa menekan biaya pengadaan BBM bersubsidi. Melakukan penataan ulang sistem pengadaan dan melakukan efisiensi pada komponen biaya produksi, transportasi, dan distribusi.

"Memperbaiki cara perhitungan besaran subsidi BBM dengan terlebih dahulu menghitung harga pokok BBM bersubsidi secara berdaulat," jelas Nasrun.

Pemerintah juga bisa melakukan pengendalian penggunaan BBM dengan membatasi jumlah kendaraan, membangun sistem transportasi. Selain itu, menuntaskan kebijakan konversi, dan memperluas infrastruktur penyaluran bahan bakar gas.

"Menekan subsidi listrik melalui penggunaan energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. Pemerintah juga harus menajamkan subsidi listrik yang semata-mata ditujukan untuk mengurangi beban biaya rumah tangga rakyat miskin, dan produksi usaha kecil, mikro, dan koperasi," papar Nasrun.

Pemerintah tentu juga harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan APBN dan meningkatkan tax ratio menjadi 13,5% pada realisasi APBN 2015. Selain itu, melakukan penghematan pada pos belanja barang di APBN.

"Kalau semua ini sudah dilakukan, lalu pemerintah masih harus menaikan harga BBM kita setuju. Paling tidak harganya tidak sampai Rp 3.000. Yang paling penting, ada upaya pemerintah untuk melaksanakan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat, termasuk dari kami," tutup Nasrun.