Sukses

Jokowi-JK Diminta Tak Lepas Tangan dalam Rekrutmen Direksi BUMN

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta tak menyerahkan sepenuhnya penunjukan direksi pada Menteri BUMN Rini Soemarno.

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Dede Nugroho meminta agar pemilihan orang yang menjadi direksi BUMN dilakukan secara tepat. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta tak menyerahkan sepenuhnya penunjukan direksi pada Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Kita minta presiden dan wapres tidak lepas tangan. ‎Presiden dan wakil presiden itu kan sebagai pemutus di tim penilai akhir atau TPA, mereka tak boleh lepas tangan dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris BUMN," jelas Dede di Jakarta, Minggu (16/11/2014).

"Pemerintahan Jokowi perlu cuci gudang atau pembenahan besar-besaran. Memilih orang tepat untuk jadi direksi BUMN yang lihat kondisinya mengerikan. Kita harus cari Bos BUMN yang jempolan," tambah Dede.

Ia menjelaskan direksi dan komisaris BUMN harus diisi orang yang mampu melakukan perbaikan perusahaan. Para kandidat harus profesional yang bebas dari kepentingan politik, mempunyai kemampuan, dan keberanian.

"Rekrutmen direksi dan komisaris BUMN harus transparan. Rekam jejak para kandidat wajib dikonsultasikan pada KPK," imbuh dia.

Melibatkan KPK, menurut Dede, merupakan alasan besar Jokowi-JK tak bisa melepaskan sepenuhnya penunjukan direksi BUMN oleh Menteri BUMN Rini.

"Menteri BUMN Rini Soemarno harus rangkul kepercayaan rakyat. Ada KPK yang sudah diskusi untuk perbaikan kementeriannya, apakah Rini sudah melakukannya? ‎Tapi harta si Rini saja belum dilaporkan,"‎ tegas Dede.

Para bos BUMN, menurutnya, perlu orang yang mumpuni di bidangnya. Sebab, beberapa perusahaan di bawah BUMN telah menunjukkan kondisi negatif. Dede menuturkan Garuda Indonesia, Krakatau Steel, dan Pertamina mengalami kerugian yang cukup signifikan dalam setahun terakhir.

Dalam BUMN juga masih ada perusahaan yang tidak merugi, seperti Telkom dan PGN. Namun, Dede menjelaskan 2 perusahaan itu peformanya kurang baik.

"Tidak rugi, tidak dibebani utang, tapi perusahaan lain peformanya kurang. Contoh Telkom dan PGN. Bandingkan Telkom dengan Singtel, dan PGN dengan PTT Thailand," tandas Dede.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.